IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR

IRFANA LUTIA ILYAS(1*), MANAN SAILAN(2),

(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author



Abstract


ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar, kendala apa yang dihadapi pihak lembaga pemasyarakatan dalam implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyaraktan kelas 1 Makassar belum layak. Warga binaan pemasyarakatan banyak mengeluhkan makanan yang mereka konsumsi kurang enak dengan berbagai alasan diantaranya kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, penyedap rasa yang kurang serta gizi makanan yang kurang seimbang. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sehingga implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan baik. 2. Kendala yang dihadapi tidak terlaksana dengan baiknya pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar diantaranya anggaran yang rendah sehingga berdampak pada fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tidak tersedianya juru masak ahli di Lembaga Pemasyarakatan dan ahli gizi yang dapat menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang buruk dan gizi makanan yang tidak seimbang. Kemudian daya tampung lembaga pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terus bertambah (over kapasitas) yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak belum maksimal.

KATA KUNCI: Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Narapidana, Makanan.

 


 

ABSTRACT: This study aims to determine the fulfillment of the implementation of the right to get a decent meal for inmates in prisons Class I Makassar, obstacles faced in the implementation of the correctional institution fulfilling the right to get a decent meal for inmates at the Correctional Institution Class I Makassar. To achieve these objectives, the technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Data obtained from the research that was processed using descriptive and qualitative analysis to determine compliance with the implementation of the right to adequate food in prisons Class I Makassar. The results showed that: 1. Implementation of the fulfillment of the right to adequate food for prisoners in institutions pemasyaraktan class 1 Makassar has not been feasible. Prisoners often complain the food they consume less palatable to various reasons including less attention to food hygiene, flavors that are less and less balanced nutritional meal. Later in the implementation process of the fulfillment of the right to get a decent meal for inmates there are some things that are not in accordance with the procedures of the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-01.PK.07.02 Year 2009 on Guidelines for the Implementation of Food for People in Prison Correctional Patronage and the State Prison (Rutan). So that the implementation of the fulfillment of the right to get a decent meal for inmates under Act No. 12 of 1995 concerning Corrections has not done well. 2. Constraints faced by not performing well fulfillment of the right to get a decent meal for inmates Penitentiary Class 1 Makassar such a low budget so the impact on infrastructure facilities and inadequate infrastructure. Unavailability cook expert in Penitentiary and nutritionists to assess directly the served meals nutritious or not, so the impact on the poor quality of food and nutrition unbalanced diet. Then the capacity of prisons is not balanced by the number of prisoners is increasing (over capacity), which resulted in the implementation of the fulfillment of the right to get a decent meal is not maximized.

Keywords: Human Rights, Rights of Prisoners, Food.


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 366 times | PDF view : 912 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by:

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) 

Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1
Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Email : tomalebbi@unm.ac.id
HP/WA: 081355035326 (an. Muh. Sudirman)

ISSN : 2962-3685 (Online)
ISSN : 2355-6439 (Print)

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Indexed by