Analisis Kebijakan Kampus Merdeka Dalam Mendukung Ptn Menuju Ptn Badan Hukum

Mungin Wibowo Eddy(1*), Fatona Suraya(2), Sucihatiningsih Wisika Prajanti Dian(3), Agung Wiyanto(4),

(1) Universitas Negeri Semarang
(2) Universitas Negeri Semarang
(3) Universitas Negeri Semarang
(4) Universitas Negeri Semarang
(*) Corresponding Author



Abstract


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim telah meluncurkan kebijakan kampus Merdeka, satu diantara empat kebijakannya ialah kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Universitas Negeri Semarang telah bersinergi melakukan segala persiapan yang dibutuhkan untuk bertransformasi menjadi PTN Badan Hukum. Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi dan menganalisis kesiapan UNNES menuju PTN Badan Hukum sesuai dengan kebijakan kampus merdeka yang tertuang dalam permendikbud nomor 4 tahun 2020. Strategi UNNES menuju PTN Badan Hukum dikaji berdasarkan Analisa Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat (SWOT) dan Analisa Urgency, Seriousness and Growth (USG). Hasil analisis SWOT dan USG menjabarkan kekuatan dan strategi yang dilakukan UNNES menuju PTN Badan Hukum. Adapun grand strategy yang harus dilakukan UNNES dalam akselerasinya yakni dengan mengoptimalkan manajemen aset dan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry, memaksimalkan income generating unit, serta mengembangkan bakat dan minat enterpreunership yang berorientasi pada bisnis dan disesuaikan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang. Dengan demikian penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang kesiapan UNNES dalam mendukung program kampus merdeka yakni UNNES PTN Badan Hukum serta mampu menyediakan referensi baru tentang indikator, existing, dan strategi UNNES menuju PTN Badan Hukum.

Full Text:

PDF

References


Adit, A., & Harususili, Y. E. (2020, Februari

. edukasi.kompas.com. Retrieved from 8 Syarat

Pembukaan Prodi Baru Berdasarkan

Permendikbud 7/2020:

edukasi.kompas.com/read/2020/02/01/16000081/

-syarat-pembukaan-prodi-baru-berdasarkanpermendikbud-7-2020?page=all.

Adit, A., & Harususilo, Y. E. (2020, Januari

. edukasi.kompas.com. Retrieved from

Alternatif 6 Mitra Kerjasama untuk Membangun

Semangat Kampus Merdeka:

https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/27/1042

/alternatif-6-mitra-kerjasama-untukmembangun-semangat-kampus-merdeka?page=all

Adit, A., & Harususilo, Y. E. (2020, Januari

. edukasi.kompas.com. Retrieved from

Alternatif 6 Mitra Kerjasama untuk Membangun

Semangat Kampus Merdeka:

https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/27/1042

/alternatif-6-mitra-kerjasama-untukmembangun-semangat-kampus-merdeka?page=all

Bernie, M. (2020, Januari 30). Mahasiswa

Tanggapi Kebijakan Kampus Merdeka Ala

Nadiem Makarim. Retrieved from Tirto.id:

https://tirto.id/mahasiswa-tanggapi-kebijakankampus-merdeka-ala-nadiem-makarim-evRo

Dunn, W. (2003). Pengantar Analisis

Kebijakan Publik. . Yogyakarta: Gajah Mada

University Press.

Fadila, R. U. (2020, Februari 13).

pikiranrakyat.com. Retrieved from Aplikasikan

Kebijakan Kampus Merdeka dengan Berbagai

Pihak: https://www.pikiranrakyat.com/pendidikan/pr-01339801/aplikasikankebijakan-kampus-merdeka-universitas-menjalinkerjasama-dengan-berbagai-pihak

Harususilo, Y. E. (2020, 01 25). Ini

Rangkuman 4 Kebijakan Kampus Merdeka

Mendikbud Nadiem. Retrieved from kompas.com:

https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/1135

/ini-rangkuman-4-kebijakan-kampusmerdeka-mendikbud-nadiem?page=all 3/7

Indriani, & Agusta, H. (2020, Februari 10).

Lima Permendikbud jadi Payung Hukum Kampus

Merdeka. Retrieved from antara.com:

https://www.antaranews.com/berita/1286614/lima-

PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPTKNI 2022

permendikbud-jadi-payung-hukum-kampusmerdeka

Julistian, U., & Sismanto, A. (2020, Februari

. gatra.com. Retrieved from Implementasi

Kampus Merdeka, Butuh Sinergi Banyak Pihak:

https://www.gatra.com/detail/news/468431/milenia

l/implementasi-kampus-merdeka-butuh-sinergibanyak-pihak

kid, a. (2020, February 10). Nadiem Buat

Lima Payung Hukum untuk Kebijakan. Retrieved

from cnnindonesia.com:

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200210

-20-473163/nadiem-buat-lima-payunghukum-untuk-kebijakan-kampus-merdeka

Maisuri. (2020, Februari 15). dutatv.com.

Retrieved from Kebijakan Kampus Merdeka Jadi

Diskusi Utama: https://dutatv.com/kebijakankampus-merdeka-jadi-diskusi-utama/

Rangkuti, F. (2006). Analisis SWOT Teknik

Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama.

Safutra, I. (2020, Februari 9). jawapos.com.

Retrieved from Masih Banyak Yang Bingung

Program Kampus:

https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/09/

/2020/masih-banyak-yang-bingung-programkampus-merdeka/

Santoso, A. C. (2017). Strategi Pemasaran

dengan Mengurangi Komplain Konsumen pada

UKM SKD. 151-158.

Suharto, E. (2010). Analisis Kebijakan

Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan

Kebijakan Sosial. Bandung: CV Alfabeta.

Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan:

Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi

Aksara.

Widaryanti, H. N. (2020, Februari 7).

timesindonesia.co.id. Retrieved from Perguruan

Tinggi Akankah Merdeka Dengan Program

"Kampus Merdeka":

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/24988

/perguruan-tinggi-akankah-merdeka-denganprogram-kampus-merdeka

Yurianto. (2019). Analisis Strategi

Pemberdayaan Ekonomi dengan Pendekatan USG

dan SWOT. Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam,

-226.


Article Metrics

Abstract view : 542 times | PDF view : 30 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.