KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

Mukhlis P(1*),

(1) 
(*) Corresponding Author




DOI: https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.872

Abstract


Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan telah terimplementasi pada 83 sekolah dasar di dua belas kabupaten/kota. Latar tersebut menjadi dasar perumusan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dari aspek tingkat penerimaan implementasi kebijakan, proses implementasi kebijakan dan prilaku kelompok sasaran. Populasi meliputi semua stakeholders pendidikan sekolah dasar yang mengimplementasikan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan berdasar metode multistage proporsional random sampling, dengan menggunakan instrumen terhadap 309 responden, meliputi:  a) kepala sekolah, b) guru, dan c) komite sekolah. Analisis data Structural Equation Models (SEM).

Hasil penelitian; tingkat penerimaan implementasi pendidikan inklusif kurang berhasil sedangkan tingkat penerimaan implementasi tergolong berhasil. Proses implementasi belum terlaksana. Sedangkan pada perilaku kelompok sasaran, implementasi kebijakan termasuk berhasil. Faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan, antara lain faktor internal; a) kebebasan berinteraksi, b) kesamaan akses, c) sosialisasi, d) manajemen, e) isi kebijakan, dan faktor eksternal; a) koordinasi, dan b) lingkungan inklusif.

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 2226 times | PDF view : 531 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Ilmu Administrasi Publik



Diterbitkan oleh:

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

 

JIAP Index By:

               

View My Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.