KEDUDUKAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BARRU

DIAN EKA SAFITRI(1*), HERI TAHIR(2),

(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author



Abstract


 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru dan, 2).  Kedudukan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu Hakim Pengadilan Negeri Barru dan sumber data sekunder (dokumen) yaitu berkas-berkas perkara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan dan setelah dilakukan penyitaan penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru untuk mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan. Dari barang bukti yang langsung disita oleh penyidik tersebut dalam proses pembuktian mempunyai peranan terhadap putusan pengadilan yaitu sebagai bahan pertimbangan, dan menguatkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pidana pembunuhan termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Barru sebagaimana diatur dalam prosedur penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru setelah melakukan penyitaan, guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Barru. Kedudukan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru, adalah sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak menentukan putusan pengadilan/vonis terhadap terdakwa.

Kata Kunci :  Barang Bukti, Putusan Pengadilan, Pembunuhan

 

This study aims to determine: 1). Procedure seizure of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court and, 2). Status of the evidence against the court decision in settlement of a criminal case on the murder of Barru District Court. In this study the authors used qualitative research methods. Sources of data in this research is the primary data sources (informants) that District Court Judge Barru and secondary data sources (documents) that the case files. Data collection methods used were interviews and documentation. In this study, data validity checking technique used is triangulation techniques, data analysis techniques performed by descriptive analysis. The results of this study indicate that the procedure foreclosure carried out in accordance with the provisions of the legislation in force but in a state that is very necessary and urgent investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder and after the seizure investigator filed an application for approval of foreclosure to the Chairman of the Court Barru for obtain approval determination foreclosure. The pieces of evidence that directly confiscated by the investigator has a role in the process of proving to a court decision that consideration, and strengthen judges. Based on the above results it can be concluded that investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder, as confiscation in criminal cases of murder, including the circumstances that are very necessary and urgent that the investigator does not require a license foreclosures in advance of the Chairman of the Court Barru as stipulated in the procedure foreclosure, the investigator shall immediately report to the Chairman of the Court Barru after a foreclosure, in order to obtain approval of the determination letter seizure of evidence from the Chairman of the Court Barru. Position of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court, is a belief that strengthen consideration for the judge, but does not specify the court decision / verdict against the defendant.

Keywords: Evidence, Court Judgment, Killing


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 257 times | PDF view : 71 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by:

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) 

Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1
Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Email : tomalebbi@unm.ac.id
HP/WA: 081355035326 (an. Muh. Sudirman)

ISSN : 2962-3685 (Online)
ISSN : 2355-6439 (Print)

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Indexed by