PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR)

TIKA NURJANNAH(1*),

(1) 
(*) Corresponding Author



Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tejadinya Sertifikat Ganda adalah : Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, atau pada saat pengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya dari Badan pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data yang baik, atau karena ketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang mempunya data tidak valid dan Untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. 2) Bentuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sama dengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yang mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihak Penggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkan adakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidak membenarkan Keputusan Tata Usaha Negara  yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya. Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3). Akibat Hukum dengan adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah adalah :Menimbulkan Ketidakpastian hukum, Kerugian dan Pembatalan atau pencabutan sertifikat.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Sertifikat Ganda

 

This study aims to determine the factors that can cause multiple certificates, forms of settlement of disputes double certificates of land rights in Makassar State Administrative Court, as well as the legal consequences posed by the existence of the dual certificate. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through observation, interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine the factors that could cause double the certificate, the form of settlement of disputes with a certificate to double land rights in the State Administrative Court Makassar, as well as the legal consequences posed by the certificate double. The results showed that 1) .Faktor the factors that could cause tejadinya Certificate Doubles are: Errors of the landowner himself that do not utilize the land properly, or at the time of measurement the applicant intentionally or unintentionally shows the lay of the land and land boundaries are incorrect, as well as the existence of intent from landowners to re-enroll a certificate that is already there. Furthermore, from the National Land Agency in the absence of good data base, or because of lack carefully situations Land Office officials in issuing land titles. Factors local government, village or villages that have the invalid data and for the region in question has not provided a map of the land registration. 2) The form of dispute resolution dual certificates in Makassar State Administrative Court together with other claims settlement process. Aspects that influence the judge determines the course of action in resolving a dispute that is double the certificate in terms of The proof, as the facts and events as the principal case will be known judge from the evidence submitted by the parties to the dispute. If proof of the applicant party will be granted a good lawsuit, in which a lawsuit was granted sometimes grant in whole or reject others. The decision of the court is in favor of the plaintiff, the means do not justify an administrative decision issued by the National Land Agency (Defendant) or do not justify the attitude of not doing anything that is done by the defendant when it is already an obligation. So in the aforementioned lawsuit verdict assigned duty that must be carried out by the National Land Agency (Defendant) by revoking the administrative decision concerned. 3). Effects with their Certificates of Land Rights Ganda is: Potential legal uncertainty, Loss and Cancellation or revocation of the certificate.

Keywords: Dispute Resolution, Dual Certificate


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 1705 times | PDF view : 19925 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by:

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) 

Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1
Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Email : tomalebbi@unm.ac.id
HP/WA: 081355035326 (an. Muh. Sudirman)

ISSN : 2962-3685 (Online)
ISSN : 2355-6439 (Print)

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Indexed by