IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR (STUDI TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melindungi lahan pertanian produktif, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan peraturan daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar yang berjumlah 43 orang, dan sampel sebanyak 7 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring, 2) Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terkait tentang alih fungsi lahan pertaniann di Kabupaten Takalar yatiu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Adanya dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) tingginya ego dari beberapa instansi, b) bisnis perumahan semakin berkembang, dan c) kurangnya kesadaran masyarakat, dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan  Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu: a) melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, dan c) pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah, Alih fungsi Lahan Pertanian.

This study aims to determine: 1) The Role of Regional Development Planning Board in protecting productive agricultural land, 2) the factors supporting and hindering the implementation of local regulations No. 6 of 2012 regarding plans The Spatial KabupatenTakalar related about the conversion of agricultural land and 3) government efforts to optimize local regulation No. 6 of 2012 on Spatial Planning Kabupten related Takalar on agricultural land conversion. This study is a qualitative descriptive study and the population in this study are all servants of Regional Planning and Development Agency KabupatenTakalar numbering 43 people, and a sample of seven informants. By using purposive sampling technique. Data were collected by interview and documentation. The results of this study show that: 1) The Role of Regional Development Planning Board KabupatenTakalar in protecting agricultural land from being converted is to formulate technical policy in the field of planning through research, training in the implementation of the tasks, functions of monitoring, coordinating with other agencies, and conducting evaluations and monitoring, 2) factors supporting the implementation of the regional Regulation No. 6 of 2012 on Spatial Planning District related on land conversion pertaniann in Takalar yatiu: a) The existence of regional autonomy (decentralization), b) Support from other agencies, c ) public participation in development planning. While the inhibiting factors, namely: a) the high ego from several agencies, b) the housing business is growing, and c) lack of public awareness, and 3) Government efforts to optimize the Regional Regulation No. 6 of 2012 on Spatial Planning and the Territory of conversion agricultural land in Takalar namely: a) to disseminate, b) to supervise, and c) the imposition of disincentives in the utilization of space.

Keywords: Implementation of local regulation, transformation of agricultural land.