PELAKSANAAN TATA CARA PENOLAKAN (DISMISSAL PROCEDURE) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR)

ZURAHMAH -(1*), FIRMAN UMAR(2),

(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author



Abstract


Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Penelitian ini adalah penelitian Studi Kasus (Case Study Research), yang desainnya untuk mendeskripsikan secara kualitatif mengenai Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang dapat diterima dan satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang tidak dapat diterima pada tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara (interview) dan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang ada diolah secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik dalam penetapan perkara pertanahan yang dapat diterima maupun perkara pertanahan yang tidak dapat diterima. 2) Hambatan-hambatan yang umumnya timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu a) Pada tahap pemeriksaan administratif oleh staf kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah pihak pengggugat belum siap ketika mengajukan gugatannya dalam hal ini berkenaan dengan lampiran-lampiran pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang harusnya dipenuhi sebagai syarat untuk mengajukan gugatan. Dan b) Pada Tahap Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah ketika pihak penggugat dan pihak tergugat atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi pemanggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan penjelasan/keterangan yang dapat meyakinkan ketua pengadilan dalam menetapkan suatu perkara pertanahan dapat diterima atau tidak dapat diterima.

KATA KUNCI: Pelaksanaan Dismissal Procedure, Perkara Pertanahan


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 193 times | PDF view : 1987 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Gedung FIS Lt. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru Jl. Raya Pendidikan Makassar 90222

Contact Person: Dr. Muh. Sudirman, S.Ag M.Pd (081355035326)

e-mail : tomalebbi@unm.ac.id

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  has been indexed by: