MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS MODAL SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan model kebijakan pengembangan wisata berbasis modal sosial dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yang dilakukan dalam kerangka memperkuat kebijakan hukum. Temuan penelitian dalam upaya pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan mengembangkan roadmap kebijakan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Kebijakan hukum tersebut berupa peraturan daerah dan peraturan desa. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah mengambangkan kebutuhan kebijakan periwisata berbasis modal sosial desa. Sehingga pada akhirnya akan membangun model kebijakan pengambangan desa wisata menuju kemandirian desa. Lokus penelitian ini adalah di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah pinggiran pantai yang memiliki potensi wisata yang sangat bagus, akan tetapi banyak kondisi lingkungan yang berubah yang tidak sesuai dengan ketentuan kebijakan yang ada. Sehingga terhadap hal tersbeut dibutuhkan sinkronisasi kebijakan terhadap lingkungan dan pariwisata dapat bersinergi tanpa menimbulkan kerusakan. Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan, baik di level nasional maupun internasional. Dalam pengembangan pariwisata, masyarakat harus berperan aktif sehingga akan meningkatkan perekonomian. Kemandirian desa tidak terlapas dari adanya potensi yang dikembangkan untuk meningkat perekonomian masyarakat desa, potensi tersebut adalah potensi desa wisata. Dalam mengembangkan potensi desa wisata tidak dalam dilepaskan dari kerjasama antar lembaga, investor, dan masyarakat. Pengembangan desa wisata juga dapat menggunakan instrumen yang dijadikan nilai-nilai dasar masyarakat yaitu modal sosial yang berbasis pada lingkungan agar dapat menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Lampung, melalui modal sosial yang didasarkan pada konsep keberlanjutan lingkungan.

This paper aims to describe the policy model of social capital-based tourism development in realizing environmental sustainability. The methods used are normative and empirical juridical, which are carried out within the framework of strengthening legal policy. Research findings in efforts to develop tourism villages can be done by developing a tourism policy roadmap in Pesisir Barat District. The legal policy is in the form of regional regulations and village regulations. Furthermore, the efforts made are to develop the needs of tourism policies based on village social capital. So that in the end it will build a policy model for developing tourism villages towards village independence. The locus of this research is in Pesisir Barat Lampung Regency with the consideration that Pesisir Barat Regency is a coastal area that has very good tourism potential, but many environmental conditions have changed that are not in accordance with existing policy provisions. So that this requires synchronization of policies on the environment and tourism can synergize without causing damage. West Coast District has tourism potential that can be developed, both at national and international levels. In the development of tourism, the community must play an active role so that it will improve the economy. Village independence is not separated from the potential developed to improve the economy of rural communities, this potential is the potential of tourism villages. In developing the potential of tourism villages, it cannot be separated from cooperation between institutions, investors, and the community. The development of tourism villages can also use instruments that are used as basic values of the community, namely social capital based on the environment in order to maintain environmental sustainability. This study aims to examine tourism policies in Pesisir Barat Lampung Regency, through social capital based on the concept of environmental sustainability.