MODEL AKUNTABILITAS ADMINISTRATIF UNTUK PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Mardi Mardi(1*), Zulkifli Zulkifli(2), Hasnawati Hasnawati(3),

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung Bone
(2) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung Bone
(3) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung Bone
(*) Corresponding Author




DOI: https://doi.org/10.26858/supremasi.v17i2.43047

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas administrasi penyelenggaran Musrenbang dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bone. Penelitian ini mengunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang berhubungan dengan perilaku dan tindakan sosial dari pelaksana Musrenbang kabupaten. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan melalui tahap data collection, data condensation, display data, veifikasi (kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akutanbilitas administrasi penyelenggaraan musrenbang di kabupaten Bone sudah berjalan dengan sangat baik, di lihat dari aspek perencanaan dengan melakukan sosialisasi awal sebelum pra musrenbang, dan membangun komunikasi dengan stakeholder yang berkepentingan dalam merumuskan segala persiapan musrenbng, aspek pengorganisasian dengan mengorganisasir seluruh masyrakat untuk dapat berpartisipasi hadir dalam kegiatan musrenbang kabupaten, aspek penggerakan/pengarahan ini dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan musrenbang kabupaten, dan aspek pengawasan dengan dilakukannya pemantauan oleh Bappeda mulai tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap sosialisasi dan tahap hasil musrenbang kabupaten. Keberlangsungan akuntabilitas administrasi penyelenggaraan Musrenbang dalam mewujudkan good governance di kabupaten Bone juga ditandai dengan adanya sistem transparansi dari Bappeda dan tanpa melupakan sistem partisipatif.

Keywords


Akuntabilitas, Administrasi, Musrenbang, Good Governance

Full Text:

PDF

References


Bappenas, 2008. Modul Penerapan Good Public Governance di Indonesia. Jakarta.

Dwiyanto, Agus, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta.

Grindle, Merilee S, 1980. Politik dan implementasi kebijakan dalam kata ketiga, New Jersey Princeton University Press.

Ibrahim, Amin, 2008. Teori dan Konsep Pelaksanaan Pelayanan Publik. Maju Mandar. Bandung.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.2 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kumorotomo, Wahyudi, 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sebuah Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar.

Mardiasmo, 2002. Akuntansi di Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Nugroho, Riant, 2009. Perumusan, Implementasi, Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Elex Media Kamputindo. Jakarta.

Rosyada, Dede, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000).

Sedarmayati, 2003. Tata Pemerintahan yang Baik (good governance). Maju Mandar. Bandung.

Sulistiyani, AT Dan Rosidah, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sugiono, 2005. Metode Penelitian Administrasi Negara. Bandung: LP3E5

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2004. Sistem Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Tjokroadmidjojo Bintoro, 2002. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Widodo, Joko, 2001. Good Governance, Kajian dan Dimensi Akuntabilitas dan Pengendalian Birokrasi di Era Otonomi Daerah. Manusia Cendekiawan. Surabaya.

Widya. PS, Etyanto. 2008. Musyawarah Perencanaan Daerah. Bappenas.


Article Metrics

Abstract view : 115 times | PDF view : 21 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Mardi Mardi, Zulkifli Zulkifli, Hasnawati Hasnawati

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Published by:

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) and the Association of the Indonesian Social Sciences Bachelor of Education (HISPISI).

Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1
Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Email : supremasi@unm.ac.id
HP/WA: +62 813-5499-3337 (an. Bakhtiar)

ISSN : 2720-9369 (Online)
ISSN : 1412-517X (Print)

SUPREMASI: Junal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Indexed by

  

         

Web Analytics View My Stats