IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK
(1) Universitas Negeri Makassar
(2) Unversitas Negeri Makassar
(3) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author
DOI: https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.42976
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. Ubaedillah. 2017. Pendidikan kewerganegaraan (civic education): Pancasila, demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Cetakan ke-15. Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Buku Profil Kependudukan 2022 Kabupaten Jeneponto.
Cholisin. 2016. Ilmu kewarganegaraan (Civics). Yogyakarta: Penerbit Ombak
I Gede Arya B. Wiranata. 2005. “Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis” dalam Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan masyarakat). Bandung: Penerbit Refika Aditama.
Imam Gunawan. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik. Cetakan Ke-1. Malang: PT Bumi Aksara.
Knut D. Asplanud. 2010. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Cetakan kedua.PUSHAM UII.
Moleong Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
Nurul Qomar. 2014. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta Timur:Sinar Grafika
Syaruddin. 2019. Implementasi Kebijakan Publik. Cetakan ke-2. Bandung: Nusa Media.
Untung Sri Hardjanto. 2019. Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Administrative Law and Governance journal.
https;//ejournal2.undip.ac.id
Rahmawati Sururama. 2021. Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) Secara Online Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. Jurnal Media Demokrasi.
https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/2478
Ria Ratna Sari Pasaribu. 2018. Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1598
Konvensi Hak-Hak Anak
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
Article Metrics
Abstract view : 108 times | PDF view : 27 timesRefbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Megawati Megawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Published by:
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) and the Association of the Indonesian Social Sciences Bachelor of Education (HISPISI).
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Email : supremasi@unm.ac.id
HP/WA: +62 813-5499-3337 (an. Bakhtiar)
ISSN : 2720-9369 (Online)
ISSN : 1412-517X (Print)
SUPREMASI: Junal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Indexed by
View My Stats