ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBANKAN TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)

Abstract

Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai ratio decidendi putusan terhadap penegakan hukum tindak pidana perbankan terkait perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks). Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Didasarkan pada kronologi kasus tersebut bahwa tindak pidana perbankan khususnya yang berkaitan dengan perizinan memiliki modus operandi yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap industri keuangan melainkan dapat pula berdampak negatif jika dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Alih-alih mendapatkan keuntungan 2% per harinya dengan cara investasi dalam bentuk trading system yang mengandalkan robotic, kehilangan dana yang disetor justru menjadi kompensasi atas risiko untuk meraih keuntungan secara instan. (2) Ratio decidendi pada putusan PN Makassar dalam perkara Nomor 222/Pid.B/2018 meliputi fakta-fakta materil. Fakta tersebut berupa orang dan korporasi yang melakukan penghimpunan dana di masyarakat dengan cara menawarkan program aplikasi trading system dengan keuntungan 2% per harinya. Pelaku terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin sebagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh pelaku kemudian dapat dipersamakan sebagaimana tabungan yang di maksud oleh pasal 46 ayat (1). Hal tersebut merupakan penemuan hukum oleh hakim karena hakim menafsirkan bahwa meski tindakan menghimpun dana oleh pelaku bukan merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebagaimana lembaga perbankan melainkan dapat di persamakan dengan hal itu. Dari sini dilihat bahwa undang-undang perbankan khususnya pasal 46 masih memiliki sifat futuristik karena masih dapat menjangkau tindak pidana yang tergolong bersifat futuristik karena melibatkan teknologi di dalamnya.