ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBANKAN TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)

Muh. Rizal S(1*), Andika Wahyudi Gani(2), Bakhtiar Bakhtiar(3),

(1) Universitas Negeri Makassar
(2) Universitas Negeri Makassar
(3) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author




DOI: https://doi.org/10.26858/supremasi.v17i1.33202

Abstract


Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai ratio decidendi putusan terhadap penegakan hukum tindak pidana perbankan terkait perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks). Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Didasarkan pada kronologi kasus tersebut bahwa tindak pidana perbankan khususnya yang berkaitan dengan perizinan memiliki modus operandi yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap industri keuangan melainkan dapat pula berdampak negatif jika dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Alih-alih mendapatkan keuntungan 2% per harinya dengan cara investasi dalam bentuk trading system yang mengandalkan robotic, kehilangan dana yang disetor justru menjadi kompensasi atas risiko untuk meraih keuntungan secara instan. (2) Ratio decidendi pada putusan PN Makassar dalam perkara Nomor 222/Pid.B/2018 meliputi fakta-fakta materil. Fakta tersebut berupa orang dan korporasi yang melakukan penghimpunan dana di masyarakat dengan cara menawarkan program aplikasi trading system dengan keuntungan 2% per harinya. Pelaku terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin sebagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh pelaku kemudian dapat dipersamakan sebagaimana tabungan yang di maksud oleh pasal 46 ayat (1). Hal tersebut merupakan penemuan hukum oleh hakim karena hakim menafsirkan bahwa meski tindakan menghimpun dana oleh pelaku bukan merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebagaimana lembaga perbankan melainkan dapat di persamakan dengan hal itu. Dari sini dilihat bahwa undang-undang perbankan khususnya pasal 46 masih memiliki sifat futuristik karena masih dapat menjangkau tindak pidana yang tergolong bersifat futuristik karena melibatkan teknologi di dalamnya.

Keywords


Ratio Decidendi, Putusan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Chainur Arrasjid, 2011, “Hukum Pidana Perbankan”,Sinar Grafika, Jakarta.

Cst Kansil “Pengantar Ilmu Hukum” .

Gunarto Suhardi, 2003 Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogyakarta.

Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Setiyono, 2013, Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cet. I. Banyumedia Publishing, Malang.

Tim Peneliti OJK, Pahami dan Hindari “Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan, tanpa penerbit.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Zainal Asikin, 2016, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal, Karya Ilmiah

Komisi Yudisial, “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”, Vol-III/No. 02/AGUSTUS/2010, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat, hlm. 117-118.

M. Arief Amrullah, Jurnal Ilmiah Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan.

Yan Pramadya Puspa, dalam Mochammad Alfi Muzakki, 2011, “Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis TerhadapPutusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)”, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 9

C. Peraturan

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

D. Putusan

Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks


Article Metrics

Abstract view : 109 times | PDF view : 35 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Muh. Rizal S, Andika Wahyudi Gani, Bakhtiar Bakhtiar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Published by:

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) and the Association of the Indonesian Social Sciences Bachelor of Education (HISPISI).

Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1
Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Email : supremasi@unm.ac.id
HP/WA: +62 813-5499-3337 (an. Bakhtiar)

ISSN : 2720-9369 (Online)
ISSN : 1412-517X (Print)

SUPREMASI: Junal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

SUPREMASIJurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Indexed by

  

         

Web Analytics View My Stats