IMPLIKASI YANG TIMBUL DALAM KEMUDAHAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
(1) Universitas Indonesia
(2) Universitas Indonesia
(3) Universitas Indonesia
(*) Corresponding Author
DOI: https://doi.org/10.26858/supremasi.v17i1.31731
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Diantha, 2016. I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta:Prenada Media Group.
Fuady, Munir, 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Bandung.:Refika Aditama.
HR, Ridwan, 2007. Hukum Administrasi Negara, Jakarta:Rajawali Pers.
Huda, Miftahul, 2009. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Palguna, I Dewa Gede, 2019.Walfare Satet vs Globalisasi:Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia,Depok:Rajawali Pers.
Soejono, 2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta,
Sutedi, 2010. Adrian, Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta:Sinar Grafika.
Jurnal
Aedi, Ahmad Ulil, dkk, “Arsitektur Penerapan Ombinus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No 1, 2020:1.
Al afghani, Muhammad Mova, “Konsep Regulasi Berbasis Risiko Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, Maret 2021:76
Iman Anabtawi dan Steven L Schawarcz, “Regulating Sistemic Risk; Towards an Analitical Framewoek”, Nofre Dame Law Riview, Vol. 89, 2011, hlm. 1349, dalam Muhammad Mova Al afghani, “Konsep Regulasi Berbasis Risiko Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, Maret 2021: 83
Posner, Richard A,“Natural Monopoly and Its Regulation”, Stanford Law Riview, Vol 21, 1968, hlm. 25
Twotik Lestariningtyas, Muhammad Roqib, “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach)”, Jurnal Jendela Hukum, 2020:1
Karya Ilmiah
Suhayati, Monika, Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission Sistem), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum Info Kajian Singkat Terhadap ISU Aktual dan Staretegis, Vol. 10 No 23, Desember 2018.
KPPOD, 2019. Evaluasi Setahun OSS, Knowledge Sector Initiative.
KPPOD, 2021. Impelementasi OSS RBA di Daerah Tantangan dan kebutuhan, Knoledge Sector Initiative.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, TLN No. 6573, LN. 2020/No.245
Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, TLN No. 4724, LN. 2007/No.67
Kementrian Investasi/BKPM, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Kementrian Investasi/BKPM, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kementrian Investasi/BKPM, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Kehutanan
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha yang wajib mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelengaraan Infromasi Geospasial Dasar
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Informasi Geospasial
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indosia
Naskah Akademik
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
Internet
Adi Wicaksono, 733.957 Nomor Induk Berusaha Terbit Hingga 31 Januari 2022, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131191109-92-753535/733957-nomor-induk-berusaha-terbit-hingga-31-januari-2022, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 23.00 wita
Aryo Hanggono, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko Penerapan Risk Based Approach Klaster Penyederhanaan Perizinan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan, https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/cipta-kerja/Omnibuslaw%20Dirjen%20PRL%2023042020.pdf
Belum Genap 4 Bulan, OSS RBA sudah terbitkan 470 ribu NIB, https://nasional.kontan.co.id/news/belum-genap-4-bulan-oss-rba-sudah-terbitkan-470-ribu-nib, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 24.00 wita
Data UMKM, https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm, diakses pada tanggal 1 Februari 2022
Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, https://permata-asklin.com/wp-content/uploads/2021/09/3.-IMPLEMENTASI-PP-NOMOR-5-TAHUN-2021-TENTANG-PENYELENGGARAAN-PERIZINAN-BERUSAHA-BERBASIS-RISIKO-oleh-Maryanto.-SH.-MH.pdf, diakses pada tanggal 1 Februari 2022
Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi, https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi-lt5bcc0df105bb5?page=all, diakses pada tanggal 1 Februari 2022, pukul 12.00 wita
Informasi Lokasi Usaha, https://oss.go.id/informasi/lokasi-usaha?tab=rtr&sub_tab=rdtr&page=1, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 12.00 wita
John Buorn, The Gaming Board Better Regulation Nasional Audit Office Report, https;//www.nao.org.uk/report/the-gaming-board-better-regulation/ diakses pada tanggal 2 Januari 2022, pukul 14.00 wita
Ombudsman Soroti Perizinan Usaha Berbasis Tingkat Risiko, https://www.republika.co.id/berita/qzymhc320/ombudsman-soroti-perizinan-usaha-berbasis-tingkat-risiko, diakses pada tanggal 2 Januari 2022, pukul 13.00 wita
Pedoman Perizinan Berusaha melalui OSS untuk pelaku usaha, diakses pada laman oss.go.id, pada tanggal 1 Januari 2022, Pukul 7.00 wita
Penerapan OSS RBA di Kepri Belum Sempurna, https://ulasan.co/penerapan-online-single-submission-rba-di-kepri-belum-sempurna/, diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 23.00 wita
Pemerintah Targetkan Penyempurnaan Sistem OSS RBA Awal 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-targetkan-penyempurnaan-sistem-oss-rba-awal-2022-lt619ca330a11de?page=all, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 22.00 wita
Percepatan Implementasi OSS RBA Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Bimbingan Teknis ke Daerah, https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4215, diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 13. 00 wita
Pengamat Soroti Masalah Penerapan Perizinan Berusaha OSS RBA, https://ekonomi.bisnis.com/read/20211220/9/1479650/lagi-pengamat-soroti-masalah-penerapan-sistem-perizinan-berusaha-oss-rba, diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 10.00 wita
OSS RBA Resmi diluncurkan, Bahlil Siapp Pasang Badan Jika ada Trouble, https://pasardana.id/news/2021/8/10/oss-resmi-diluncurkan-bahlil-siap-pasang-badan-jika-ada-trouble/, diakses pada tanggal 7 Februari 2022, pukul 22.00 wita
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, diakses https://oss.go.id/regulasi, pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 12.00 wita
Menaker Ida 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemic Covid-19, https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 23.30 wita
Rimawan Pradiptyo, Perizinan Berbasis Risiko:Kerancuan Berfikir Omnibus Law Cipta Kerja, Kumpulan Kajian tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Sarasehan Ekonom untuk Transparansi Indonesia, Universitas Gajah Mada, https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/07/Rimawan-P_-Risk-Based-Approach-NA-OL.pdf, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 24.00 wita
Rumit di Lapangan, Pelaksanaan Teknis OSS Hambat Usaha Pelaku UMKM, https://investor.id/business/265415/rumit-di-lapangan-pelaksanaan-teknis-oss-hambat-usaha-pelaku-umkm, diakses pada tanggal 7 Februari 2022.
Article Metrics
Abstract view : 708 times | PDF view : 254 timesRefbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Syarah Syam Amir
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Published by:
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) and the Association of the Indonesian Social Sciences Bachelor of Education (HISPISI).
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Email : supremasi@unm.ac.id
HP/WA: +62 813-5499-3337 (an. Bakhtiar)
ISSN : 2720-9369 (Online)
ISSN : 1412-517X (Print)
SUPREMASI: Junal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Indexed by
View My Stats