76 TAHUN NEGARA HUKUM: REFLEKSI ATAS UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM MENUJU SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

Udiyo Basuki(1*), Rumawi Rumawi(2), Mustari Mustari(3),

(1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2) Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
(3) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author




DOI: https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.24192

Abstract


Konstitusi Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mengingat tuntutan jaman dan menimbang masih terdapatnya unsur-unsur hukum lama peninggalan kolonial, maka dalam upaya mewujudkan tercapainya Indonesia sebagai negara hukum yang ideal, perlu diupayakan adanya pembangunan hukum. Pembangunan hukum hendak diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Dengan suksesnya pembangunan hukum yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, niscaya penegakan supremasi hukum yang merupakan ciri dan karakter negara hukum akan terwujud di Indonesia.

Keywords


Negara Hukum, Pembangunan Hukum, Supremasi Hukum

Full Text:

PDF

References


Adelmann, Frederick J., Authority, The Hague: Martinus Nijholf, 1984.

Akbar, Patrialis, Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden, Jakarta: Total Media & PDIH UMJ, 2010.

Akbar, Patrialis, Kekuasaan dan Kemanusiaan, Jakarta: Kompas, 2010.

Ali, Achmad, Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Alkostar, Artidjo, “Pembangunan Hukum dan Keadilan dalam Realita dan Idealita”, dalam Jurnal UNISIA No. 33/XVIII/I/1997.

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, disampaikan pada Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 17 Februari 2006.

Azhari, Aidul Fitriciada, UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet: Tafsir Postkolonial Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia, Yogyakarta: Jalasutra, 2011.

Azhary, Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Azizy, A. Qodri, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Barlow, Hugh D., Crime and Public Policy: Putting Theory to Work, Boulder: Westview Press, 1991.

Basuki, Udiyo, “75 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia,” dalam Jurnal Literasi Hukum Vol. 4, No. 2, Oktober 2020.

Basuki, Udiyo, “Dasar Negara dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis atas Relasi Pancasila dan UUD 1945,” dalam Jurnal Supremasi Hukum Vol. 8, No. 1, Juni 2019.

Basuki, Udiyo, “Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi”, dalam Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1, No. 1, Juni 2012.

Basuki, Udiyo, “Struktur Lembaga Yudikatif: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, dalam Jurnal Cakrawala Hukum Vol. IX, No. 2, Tahun 2014.

Darmodiharjo, Darji, Pancasila Suatu Orientasi Singkat, Jakarta: Aries Lima, 1985.

Darmodihardjo, Darji dkk, Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filisofis, Historis dan Yuridis Konstitusional, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.

Dicey, A.V., An Introduction to the Study of Law of the Constitution, London: English Book Society and MacMillan, 1971.

Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Djody, Setawan, Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2009), hlm. 81.

Djuana, Moh. dan Sulwan, Tata Negara Indonesia, Jakarta-Groningen: J.B. Wolters, 1957.

Fatimah, Siti, Dasar-dasar Politik Hukum, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2013.

Fendri, Azmi, “Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2.

Friedman, Lawrence M., The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Friedmann, W., Legal Theory, London: Stevens & Son, 1960.

Gonggong, Anhar, Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia, Yogyakarta: Ombak & Media Presindo, 2002.

Hadisoeprapto, Hartono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Hamidi, Jazim, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Hatta, Mohammad, Kumpulan Karangan (Jilid IV), Jakarta-Amsterdam-Surabaya: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954.

Hermawan, Charles, Hukum Sebagai Panglima, Jakarta: Kompas, 2009.

Hidayatullah, Nanang Moh., “Prospek dan Masalah Penegakan Hukum di Indonesia”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah No. 8 Tahun 2001.

Hornby, A.S., Guide to Patterns and Usage in English, Oxford: The English Language Book Society and Oxford University Press, 2017.

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisisus, 1999.

Ibrahim, Malik, “Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah No. 8 Tahun 2001.

Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Paradigma, 2015.

Kaelan, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kansil, C.S.T., Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Lukito, Ratno, Tradisi Hukum Indonesia, Jakarta: IMR Press, 2013.

M., Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni, 1992.

Mahendra, Yusril Ihza, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia: Catatan dan Gagasan Yusril Ihza Mahendra, Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.

Mahfud MD, Moh., Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2007.

Manan, Abdul, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Manan, Bagir, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

Mudjiono, Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975.

Oesman, Oetojo dan Alfian (Penyunting), Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.

Pandoyo, S. Toto, Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 27-28.

Parmono, R. dan Kartini, Pancasila Dasar Negara Indonesia, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.

Pekuwali, Umbu Lily, “Revitalisasi Supremasi Hukum dalam Mengatasi Krisis Hukum”, dalam Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 27, No. 1 April 2009, hlm. 108.

Pranarka, A.M.W., Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, Jakarta: CSIS, 1985.

Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung: Nisa Media, 2018.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Bandung: PT Eresco, 1981.

Pudjosewojo, Kusumadi, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.

Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto, “Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder),” Pidato Mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.

Randang, Frankiano B., “Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dan Cerdas Hukum”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Sevanda Vol. 3, No. 5 Januari 2009.

Salam, Burhanuddin, Filsafat Pancasilaisme, Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Saleh, Imam Anshori dan Jazim Hamidi (ed.), Memerdekakan Indonesia (Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati), Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.

Santosa, Mas Achmad, Langkah-langkah Pemulihan Kepercayaan Masyarakat terhadap Supremasi Hukum, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 60-63.

Sarjadi, Soegeng dan Iman Sugema (ed.), Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia, Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009.

Sesse, Muh. Sudirman, “Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional,” dalam Jurnal Hukum Dictum Vol. 11, No. 2, Juli 2013.

Soehino, Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soemitro dkk, Pengantar Hukum Indonesia, Surakarta: UNS, 1991.

Soemitro, Ronny Hanintijo dan Satjipto Rahardjo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1985.

Soetami, A. Siti, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1985.

Soetami, A. Siti, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Sugiono, Bambang dan Ahmad Husni M.D., “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, dalam Jurnal Ius Quia Iustum Vol. 7, No. 14 Agustus 2000.

Suhardin, Yohanes, “Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum”, dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.

Sumodiningrat Gunawan, dan Riant Nugroho D., Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara Bangsa yang Unggul dalam Persaingan Global, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.

Suny, Ismail, Mencari Keadilan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.

Tanya, Bernard L., “Undang-Undang Praktik Kedokteran: Suatu Sorotan Etis”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional: Peradilan Profesi Dokter, diselenggarakan oleh Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang bekerjasama dengan Alumni S-3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 5 Maret 2005.

Thaib, Dahlan, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Thaib, Dahlan, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995.

Thaib, Dahlan, “Penegakan Prinsip-prinsip Supremasi Hukum: Analisis dan Tinjauan dari Aspek Ketatanegaraan”, dalam Jurnal Ius Quia Iustum Vol. 6, No. 3, 1996.

Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group, 2014.

Wahjono, Padmo (Editor), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2002.

Willenborg, F.X., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: t.p., 1960.

Wiratmo, H.S., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII: 1988.

Yamin, Muhammad, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tanpa Penerbit, t.t.

YLBHI, Hukum Politik dan Pembangunan, Jakarta: YLBHI, 1985.

Zain, Hasan, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1971.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025


Article Metrics

Abstract view : 729 times | PDF view : 105 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Udiyo Basuki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Published by:

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) and the Association of the Indonesian Social Sciences Bachelor of Education (HISPISI).

Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1
Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Email : supremasi@unm.ac.id
HP/WA: +62 813-5499-3337 (an. Bakhtiar)

ISSN : 2720-9369 (Online)
ISSN : 1412-517X (Print)

SUPREMASI: Junal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Indexed by

  

         

Web Analytics View My Stats