GOVERNMENT TO CITIZEN (G-To-C) UPAYA PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN DI KABUPATEN GOWA

Muhammad Nur Yamin(1*), Muhammad Guntur(2), Nur Aminia(3), Bakhtiar Bakhtiar(4),

(1) Universitas Negeri Makassar
(2) Universitas Negeri Makassar
(3) Universitas Negeri Makassar
(4) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author




DOI: https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.23375

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan Government To Citizen (G-To-C) dalam peningkatan pemenuhan kabutuhan pelayanan di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ppengembangan Government To Citizen (G-To-C) dalam peningkatan pemenuhan kabutuhan pelayanan di Kabupaten Gowa dilihat dari tiga indikator yaitu: 1) Support (dukungan) hasil yang diperoleh yaitu baik disebabkan pemerintah kabupaten Gowa telah memberikan dukungan berupa membuat kebijakan, mengalokasikan sejumlah sumberdaya, dibangunnya infrastruktur dan superstruktur pendukung serta disosialisasikannya konsep Government To Citizen (G-to-C), 2) Capacity (kemampuan) hasil yang diperoleh yaitu baik disebabkan pada masing-masing OPD pelaksana telah memiliki sumber daya yang memadai, ketersediaan infrastruktur yang memadai, sera memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan ahli dalam bidang teknologi informasi. 3) Value (nilai) hasil yang diperoleh baik disebabkan pemerintah dan masyarakat telah memperoleh manfaat dari pengembangan Government To Citizen (G-to-C). Pemerintah Kabupaten Gowa perlu lebih memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini, tidak hanya berfokus pada aplikasi untuk pemerintah Government to Government dan masyarakat (Government to Citizen) tapi juga untuk kalangan pebisnis (Government to Bussiness). Dalam pengembangannya pemerintah perlu melakukan pembaruan Government To Citizen (G-to-C) serta melakukan inovasi pelayanan lainnya.

Keywords


Pengembangan, Government To Citizen (G-to-C

Full Text:

PDF

References


Buku

Handayani, Putu Wuri. 2010. Analisis Tingkat Implementasi E-Government Pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Touche. Journal of Information Systems, 6(2), 134–139.

Hasibuan, ZA dan Santoso, HB. 2005. Standardisasi aplikasi e- government untuk instansi pemerintah. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. ITB, 3-4 Mei 2005.

Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Indrajit, R. E., Rudianto, D., & Zainuddin, A. (2006). Electronic Government in Action. Yogyakarta: Andi.

Izzati, Berlian Maulidya, 2017. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Publik E- Government (Government to Citizen) Terhadap Penciptaan Public Value (Studi Kasus: Kota Surabaya). Postgraduate Program Department Of Information System. Surabaya: Faculty Of Information Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Mulyawan. (2016). Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Sumedang. Unpad Press

Napitulu Dkk. (2020). E-Government : Implementasi, Strategi, Dan Inovasi (T. Limbong (Ed.)). Yayasan Kita Menulis.

Noviana Rina , Sulandari, L. (2015). Manajemen e-Government Berbasis Web Model Government-to-Citizen (G2C) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Kebijakan Publik Dan Tinjauan Manajemen, 4(3).

Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung. 2016. Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publikdi Kementerian Hukum dan Ham. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10 No.3 P.279 - 296

Rianto, Budi dan Lestari, Tri. 2012. Polri dan Aplikasi E-Government. Surabaya CV. Putra Media Nusantara,

Sinambela, L. P. (2017). Reformasi Pelayanan Publik. PT. Bumi Aksara.

Tochija, Itoc. 2007. Kebijakan E-government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 421

Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. (2003).

Peraturan Bupati Gowa Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Dan Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (E-Governmrnt) Lingkup Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (2003).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 Tentang Pedoman Umum Penyususan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (2004)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (201 C.E.).


Article Metrics

Abstract view : 376 times | PDF view : 611 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 muhammad Nuryamin Nuryamin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Published by:

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) and the Association of the Indonesian Social Sciences Bachelor of Education (HISPISI).

Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1
Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Email : supremasi@unm.ac.id
HP/WA: +62 813-5499-3337 (an. Bakhtiar)

ISSN : 2720-9369 (Online)
ISSN : 1412-517X (Print)

SUPREMASI: Junal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Indexed by

  

         

Web Analytics View My Stats