PERSEPSI DOSEN TENTANG EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Irvin Nofrianto Pabane(1*), Mustaring Mustaring(2), Herman Herman(3),

(1) Universitas Negeri Makassar
(2) Universitas Negeri Makassar
(3) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author




DOI: https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.22027

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Persepsi Dosen terhadap eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; dan (2) Pandangan Dosen terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi pasca disahkannya revisi kedua Undang-Undang KPK di Program PPKn FIS UNM. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data primer yaitu enam responden dari Dosen PPKn FIS UNM dan satu orang narasumber dan lembaga negara KPK RI. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, naskah akademik revisi kedua KPK, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi sebagian Dosen PPKn FIS UNM diadakannya Dewan Pengawas KPK terbelah dua, sebagian menilai positif atau mendukung dan sebagian menilai negatif atau tidak mendukung. (2) Dosen PPKn FIS UNM berpandangan bahwa perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK yang semakin menguatkan kewenangan KPK, mendukung KPK agar independen dalam menjalankan tugasnya serta mendorong KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi dengan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai instansi sampai ke pelosok daerah.

Keywords


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas, Revisi UU KPK

Full Text:

PDF

References


Baihaqi, M. 2016. Pengantar Psikologi Kognitif. Cetakan ke-1. Bandung: Refika Aditama.

Bohari, H. 1995. Pengawasan Keuangan Negara. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Danil, Elwi. 2014. Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.

Dantes, Nyoman. 2012. Metode Penelitian. Cetakan ke 1. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Fahrojih, Ikhwan. 2016. Hukum Acara Pidana Korupsi. Cetakan ke-1. Malang: Penerbit Setara Press

Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratik. Cetakan ke 2. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Halim, Hamzah. 2015. Cara Praktis Menyusun dan Memahami Legal Audit dan Legal Opinion. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.

HR, Ridwan. 2016. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Cetakan ke-12. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa

Latif, Abdul. 2016. Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.

Sarwono, Sarlito W. 2019. Pengantar Psikologi Umum. Cetakan ke-1. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada.

Sanyoto. 3 September 2008. Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. Nomor 3 Volume 8 halaman 1.

DPR RI. 2019. Naskah kajian akademik RUU revisi kedua Undang-Undang KPK. Jakarta, halaman 58-59.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 2002).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 2015).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Nomor 107 Tahun 2015).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas KPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020).

Deputi PIPM KPK. Tentang Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. 1 Oktober 2020. https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat

ICW. “Jalan Kelam Pemberantasan Korupsi”. 14 Februari 2020. https://antikorupsi.org/id/article/jalan-kelam-pemberantasan-korupsi


Article Metrics

Abstract view : 181 times | PDF view : 39 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Irvin Nofrianto Pabane

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Published by:

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) and the Association of the Indonesian Social Sciences Bachelor of Education (HISPISI).

Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1
Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Email : [email protected]
HP/WA: +62 813-5499-3337 (an. Bakhtiar)

ISSN : 2720-9369 (Online)
ISSN : 1412-517X (Print)

SUPREMASI: Junal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Indexed by

  

         

Web Analytics View My Stats