Implementasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pengembangan Usaha Mikro di ERA 4.0 di Kecamatan Ajagale Kabupaten Bone

Andi Onasis

doi:10.26858/jab.v1i3.38222

Implementasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pengembangan Usaha Mikro di ERA 4.0 di Kecamatan Ajagale Kabupaten Bone

Andi Onasis^(1*),

(1) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author

DOI: https://doi.org/10.26858/jab.v1i3.38222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro di empat titik nol di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Informan kunci adalah kepala kantor koperasi dan beberapa kepala unit divisi serta usaha mikro. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik kualitatif interaktif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah melalui pelayanan koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone memberikan perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan bagi setiap pelaku usaha mikro berupa kemudahan memperoleh izin usaha, bantuan modal usaha melalui pengembangan kemitraan dengan perbankan dan juga Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, dinas koperasi juga melaksanakan pengembangan usaha mikro melalui hal-hal yang implisit yaitu memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha seperti cara membuat produk yang baik, sistem pengenalan pasar, sistem pemasaran yang semuanya berbasis digitalisasi. Sistem pelatihan ini dilakukan secara berkesinambungan dan berkala dengan harapan setiap usaha mikro yang ada di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dapat dibina untuk terciptanya pengembangan usaha ke jenis usaha kecil atau menengah sehingga juga dapat memberikan perluasan lapangan kerja dan berdampak pada pendapatan aset daerah di Kabupaten Bone.

Full Text:

PDF

References

Agustino, Leo. (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Penerbitan Ide.

Anderson, James A. (1984). Public Policy-Making. New York : Holt Rine Hart and Winstone.

Anggareni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2013). Evaluasi Kebijakan Publik: (Evaluasi Proses Pengadaan Anjungan Personil Mandiri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 119–127.

A, T. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabet.

Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. Jurnal Administrasi Publik Indonesia (IJPA), 3(2), 12–32.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Ciptaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabet.

Nugroho, R. (2004). Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. Elex Media Komputindo.

Santosa, P. (2017). Administrasi Publik, Teori dan Penerapan Good Governance. Bandung: Refika Aditama.

Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). Usaha Mikro Sebagai Pilar Membangun Perekonomian Bangsa. Jurnal REP (Penelitian Ekonomi Pembangunan), 4(2), 1-189.

Solehatunnisa, I. (2019). Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.