Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten  Kepulauan Selayar

Mohammad Yunus; Heriansyah Heriansyah

doi:10.26858/jab.v2i3.52484

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar

Mohammad Yunus^(1*), Heriansyah Heriansyah⁽²⁾,

(1) Universitas Indonesia Timur
(2) Universitas Indonesia Timur
(*) Corresponding Author

DOI: https://doi.org/10.26858/jab.v2i3.52484

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data primer melakukan wawancara mendalam kepada 12 informan dari aparatur desa dan tokoh masyarakat, serta observasi dilaksankan dari bulan Januari-Februari 2021. Hasil penelitian menujukkan bahwa pengelolaan dimulai dari perencanaan yang melibatkan aparatur desa, Badan Permusyarawat Desa, dan masyarakat melalui Musrembang Desa Polebunging dengan anggaran Rp. 853.436.000,- pada kegiatan pembangunan fisik dan non fisik. Kegiatan pembangunan fisik berupa peningkatan sambungan air bersih rumah tangga, pembangunan reservoir air, bak air, toilet warga dan pelebaran jalan desa, pembangunan non fisik penambahan menu makan lansia, ibu hamil dan anaknya, pelatihan penggunaan aplikasi internet bagi aparatur desa. Penatausahaan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa menggunakan buku kas bendahara, seluruh komponen pemasukan dan pengeluaran dana desa dicatat lengkap. Kegiatan pelaksanaan dilaporkan kepada aparatur desa, bupati melalui camat sebanyak 2 kali setahun; termin pertama (Juni-Juli) dan kedua pada Desember 2020, seluruh penggunaan dana Desa Polebunging dilakukan dengan penuh tanggungjawab secara lisan dan tulisan, serta dipajang pada papan informasi desa, sehingga masyarakat bisa melihat dan menganalisis, bahkan kritik terhadap jenis-jenis pengalokasian dana desa berdasarkan Musrembang sebelumnya

Full Text:

PDF

References

Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida, 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja (APBDesa). Surabaya: FE dan Bisnis Univ. Negeri Surabaya

Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-103.

Hasibuan, Malayu S.P. 2007, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. ANDI.

Moleong,Lexry J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Sarwoto, 1991, Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen, Jakarta, Ghalia Indonesia

Siagian, Sondang P. 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta , Bumi Aksara

Silalahi, Ulber, 2002, Azaz-Azas Manajemen, Bandung, Mandar Maju edisi 2

Sulistyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan .Yogyakarta. Graha Ilmu.

Sugyono, 2009, Metode Penelitian Administrasi (edisi 17), Bandung, Alfabeta

Terry, G.R dan Rue,L.W, 2003, Dasar-Dasar Manajemen, (Alih Bahasa G.A.Ticoalu),Jakarta, Bumi Aksara

The Liang Gie, 1989, Ensiklopedia Administrasi, Jakarta, Gunung Agung

Winardi, 2000 : Kepemimpinan Dalam Manajemen, Jakarta, Rineka Cipta

Wati, Yadnya. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Air Desa Sebagai Pendapatan Tambahan Pada Pura Desa Banyuning. e-Journal A1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)

Wiradarma. 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu,Kab.Buleleng). e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)

B. Dokumen dan lain-lain

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraaan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;