Analysis of Village Financial Management Supervision (Case Study on The Regional Inspectorate of North Central Timor Regency)

Yoakim Rembu; Yohanes Fritantus

doi:10.26858/jiap.v13i1.40402

Analysis of Village Financial Management Supervision (Case Study on The Regional Inspectorate of North Central Timor Regency)

Yoakim Rembu^(1*), Yohanes Fritantus⁽²⁾,

(1) Universitas Timor
(2) Universitas Timor
(*) Corresponding Author

DOI: https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.40402

Abstract

Supervision is a systematic effort by management to compare the predetermined standards performance, plans, or objectives to determine whether performance meets the standards and whether human resources are empowered effectively and efficiently to achieve the objectives as well as a step for corrective actions that need to be taken. Village Financial Management is the activities including planning, implementing, administering, reporting, and accountability of village finances based on the transparency, accountability, and participation principles, which is carried out orderly and budgetary manner. This study aims to analyze the village financial management supervision process conducted by the Regional Inspectorate of North Central Timor Regency. This study used a qualitative approach. The research instrument was the researchers who conducted interviews and interactions in the field by observing the supervision process. The results showed that the Regional Inspectorate has supervised financial management by following the stages namely planning, implementation, reporting, and follow-up. However, the supervision process was not conducted in all village areas due to limited human resources. It was also found that the village government's compliance level in managing village finances was low. It is indicated by the high findings of an inspection conducted by the North Central Timor Regional Inspectorat.

Keywords

Inspectorate; Supervision; Village Finance.

Full Text:

PDF

References

Arfiani. (2020). Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pulau Taliabu. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi. (3), 7-10.

Hamidi dan Lutfi (2010). Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah. Malang: UB Press. (Buku)

Hasan. (2021). Prospektif Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat. Maleo Law Journal. (5), 14-15

Haris. (2016). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Administrasi Publik. (6), 10-11

Sutardi. (2020). Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Inspektorat Kabupaten Demak. Jurnal Ilmiah Indonesia. (5), 13-14.

Widjaja (2012). Otonomi Desa Merupakan otonomi yang bulat dan utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (Buku)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara.

https://voxntt.com/2021/10/24/kejari-ttu-ungkap-6-kasus-korupsi-dana-desa/82387/Berita Online Vox NTT.com, 24 Oktober 2021. Diakses 30 Desember 2021.