Procedure for Birth Registration Services for Children whose parents are not known at the Population Service and Civil Registration of Soppeng Regency
(1) Universitas Negeri Makassar
(2) Universitas Negeri Makassar
(3) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author
DOI: https://doi.org/10.26858/ja.v9i2.36513
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anggriani, I., & Herfianti, M. (2017). Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 5(2).
Arhas, S. H., Khatami, A., Zulfikar, M., & Tenri Awaru, A. O. (2022). Effectiveness of Spatial Management of the One-Stop Integrated Service Section at the Makassar State Administrative Court. Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, 8(1), 89–96.
Arhas, S. H., Suprianto, S., Darwis, M., Saleh, S., Jamaluddin, J., & Nasrullah, M. (2022). Service Quality and Customer Loyalty at Grapari. KnE Social Sciences, 734–740.
Baweda, R., & Pioh, N. (2022). Responsibilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dan Kartu Keluarga Pada Masa Pandemi Covid19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud Kata Kunci : Responsibilitas , Pelayanan Publik , Pand. 2(1), 1–15.
Chairunisa, F. (2016). Model Implementasi e-Government Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
Dasar hukum penetapan syarat administratif pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orang tuanya juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun (2016) Pasal 3 ayat (2) tentang Persyaratan Pencatatan Kelahiran, (2016).
Hakim, L., Malik, I., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2021). Pengaruh kompetensi terhadap disiplin kerja pegawai di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten enrekang. 2.
Hasibuan, M. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, (2003).
Lahati, N. M., & Suleman, Z. (2020). Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Luar Perkawinan. 1(1), 116–126.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analisis. A Methods Sourcebook. Sage Publication.
Musabry, Burhanuddin, & Haerana. (2021). Inovasi Pelayanan pada Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassarr. Journal Unismuh, 2(2).
Novrizal, R., & Jumiati, J. (2021). Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2(4), 36–43. https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i4.195
Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik. ALFABETA : Bandung.
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (2016).
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2015, (2015).
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, (2016).
Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (2008).
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, (2010).
Rahman, N., Hurriyah, N. F., Niswaty, R., & Arhas, S. H. (2022). Strategy to Improve Administrative Services AT THE Office of Religious Affairs, North Galesong District, Takalar Indonesia. International Journal of Social Science, 1(5), 681–686.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
Risma Niswaty, A.Muhammad Fajar Maualana, Jamaluddin, Muhammad Darwis, R. S. (2020). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Administrasi Publik, 16.
Siagian, S. P. (2013). Filsafat Administrasi. Bumi Aksara.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan). In Alfabeta.
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, (2013).
Wahyuni, N., Akib, H., & Darwis, M. (2017). Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 1–10.
Article Metrics
Abstract view : 87 times | PDF view : 16 timesRefbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Sirajuddin Saleh, Andi Adhe Amalya, Muh. Nasrullah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.