Analysis of Village Fund Allocation Management for Community Empowerment in Pangkep Regency

Luthfitasyahnung Luthfitasyahnung; Muhammad Azis; M. Ridwan Tikollah

Analysis of Village Fund Allocation Management for Community Empowerment in Pangkep Regency

Luthfitasyahnung Luthfitasyahnung^(1*), Muhammad Azis⁽²⁾, M. Ridwan Tikollah⁽³⁾,

(1) Universitas Negeri Makassar
(2) Universitas Negeri Makassar
(3) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author

Abstract

Thisl Study aimsl to determinel the managementl of villagel funds for community empowerment inl the Borimasunggu Village, Labakkang lDistrict, Pangkep Regency. The variable in thisl study is thel Village Fundl Allocation Managementl by analyzing the Village Fundl Allocation management using 5 components of fund Allocation management based on Permendagril Number 130l of 2018l Concerning Technical Instructions for thel Development od Villages. Thel population inl this studyl are peoplel who livel in thel Borimasunggu Village and receive Village Fund Allocations. Thel sample inl this studyl used purposive sampling techniques. The sample in this study was five people. Datal collection techniquesl were carriedl out usingl observation, linterview, and documentationl techniques. Thel method used inl this researchl is descriptive qualitative.Thel results of thel study show lthe: Management ofl Village Fund Allocation in Borimasunggu Villagel is inl accordance withl Permendagri Number 130 ofl 2018.

Keywords

Village Fund Allocation Management

Full Text:

PDF

References

Apriliani, Gresita Sherly. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedongjero Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Jurnal tidak diterbitkan. Jember. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Bairizki, Ahmad. (2022). Pengantar Ilmu Manajemen. Lombok Nusa Tenggara Barat. Penerbit SEVAL.

Arikunta Suharsimi, (1988). Pemberdayaan Masyarakat. Padang Sumatera Barat. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. HJSYGDHCBHHB

Hairuddin, dkk. (2022). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi Yokyakarta.

Haikal, Anwar. (2017). Penjelasan Desain Penelitian (Pengantar). https://www.statistika.com /2021/05/desain- penelitian pengantar. Html?amp. (Diakses pada 05 Maret 2022)

Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi Yokyakarta.

Nurdianti, Shaumu. (2021). Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Indonesia, Banjarnegara. GUEPEDIA.

Nursalam. (2003). Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan. Jakarta. Salemba Medika.

Pasal 230 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kecamatan, untuk daerah kota yang tidak memiliki desa.

Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (1) tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 14 tahun 2016 Pasal 3 yang mengatur tentang tujuan pengelolaan alokasi dana desa/kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (11) tentang Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Permendagri No 130 tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), tentang alokasi dana kegiatan kelurahan.

Peraturan Menteri Keuangan Pasal 187 ayat (7) tahun 2018 tentang Perhitungan alokasi DAU tambahan Kelurahan.

Raharjo, Muhammad Mu’iz. (2021). Pembangunan dan Perberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Yogyakarta. PENERBIT GAVA MEDIA.

Rasyid, Andi. (2017). Manajemen Pendidikan. Makassar. CELEBES MEDIA PERKASA.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d. Bandung: ALFABETA, cv.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d. Bandung: ALFABETA, cv.

Thomas. (2013). Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Tidak Diterbitkan. Tana Tidung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Article Metrics

Abstract view : 27 times | PDF view : 106 times

Refbacks

There are currently no refbacks.

This is a website that publishes an open-access article distributed under Licensed Creative Commons License the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Username
Password
Remember me