Pelatihan Kepemimpinan Perempuan pada Komunitas Makassar Women Studies

Abstract

Kesetaraan gender sebagai tujuan kelima pembangunan berkelanjutan telah ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalaui laporan Voluntary National Review. Laporan rutin tersebut telah mencatat kemajuan setiap negara sebagai pencapaian SDGs yang kemudian sampaikan dalam forum politik tingkat tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa. Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik karena masih mengakar kuatnya budaya patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Cara pandang patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di banyak aspek termasuk politik. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen (afirmatif action) menjadi syarat mutlak bagi terciptanya budaya pengambilan kebijakan publik yang peka terhadap kepentingan perempuan. Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Itulah sebabnya upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan menjadi sebuah keharusan. Karena pada dasarnya pasrtisipasi perempuan yang diharapkan tidak sekedar soal jumlah tetapi tentu dibarengi dengan kualitas..

Abstract. Gender equality as the fifth goal of sustainable development has been determined by the United Nations through the Voluntary National Review report. These routine reports have recorded the progress of each country as the achievement of the SDGs which is then conveyed in the high-level political forum of the United Nations. The low representation of women in politics is due to the strong patriarchal culture in most Indonesian society. The patriarchal perspective tends to place women under the power of men. Women are imaged as well as positioned as parties who do not have autonomy and independence in many aspects, including politics. The presence of women in the realm of practical politics as evidenced by the representation of women in parliament (affirmative action) is an absolute requirement for the creation of a culture of public policy-making that is sensitive to women's interests. The lack of representation of women in parliament in sufficient numbers, the tendency to put men's interests at the center of policy making will be difficult to stem. That is why efforts to increase women's leadership capacity are a must. Because basically the expected participation of women is not only a matter of quantity but of course accompanied by quality.