GEJOLAK POLITIK PASCAPROKLAMASI KEMERDEKAAN DI SELAYAR

ahmadin umar(1*),

(1) 
(*) Corresponding Author



Abstract


Tulisan ini bermaksud mengajak pembaca menemukenali gejala politik yang muncul pascaproklamasi di Selayar. Peristiwa politik ini menguatkan realita bahwa proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, memang bukanlah puncak ataupun akhir dari seluruh perjuangan bangsa Indonesia. Sebaliknya, beberapa peristiwa (gejolak) politik dalam kurun ini tak ubahnya sebuah episode tersendiri dalam perjuangan. Situasi yang belum terlalu kondusif pascaproklamasi kemerdekaan di Selayar adalah salah satu bukti sekaligus faktor pemicu para tokoh yang berhaluan nasionalis membentuk Komite Penyelenggaraan Kemerdekaan (KPK) yang ditetapkan dalam rapat yang berlangsung 28 Agustus 1945. Tidak lama kemudian, awal September 1945 KPK mengadakan rapat di Benteng untuk membahas peristiwa Cina Hoa Kiau yang terjadi  Agustus 1945. Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Selayar, maka Komite Penyelenggaraan Kemerdekaan (KPK) segera menyempurnakan tugas revolusi sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan.

Article Metrics

Abstract view : 8 times |

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)



PUBLISHED BY :

Prodi Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

Kampus Gunung Sari, Fakultas Ilmu Sosial Lt.3, Prodi Pendidikan Sejarah, Jl. Raya Pendidikan, Makassar. 90222.Phone 082395232077 E mail [email protected]

 

Attoriolong INDEXED BY

 

 

LICENSED BY :

Creative Commons License
Attoriolong is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.