TINJAUAN HUKUM TERHADAP DENDA PERSALINAN DI LUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DESA LABAE KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG

IKA NISMASARI(1*), IMAM SUYITNO(2), RIRIN NURFAATHIRANY HERI(3),

(1) 
(2) 
(3) 
(*) Corresponding Author



Abstract


ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Alasan pemilihan tempat bersalin oleh ibu di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, (2) Dasar hukum adanya pungutan denda terhadap persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengambil 13 orang informan sebagai  sumber data primer yang terdiri dari 3 dari pihak Tenaga Kesehatan dan 10 dari masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :(1) Alasan pemilihan tempat persalinan oleh ibu adalah pengetahuan ibu mengenai persalinan yang aman, biaya persalinan, dukungan keluarga, akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, dan usia ibu pada saat melahirkan. (2) Pungutan denda Terhadap Persalinan yang dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan tanpa dibantu oleh tenaga kesehatan  pada saat melahirkan merupakan pungutan liar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal Tersebut dikarenakan tidak adanya jasa tindakan pelayanan maupun jasa sarana yang menjadi dasar adanya pembayaran kepada pihak Tenaga Kesehatan. Sedangkan biaya persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan pada saat melahirkan termasuk pembayaran terhadap retribusi jasa umum. Biaya tersebut telah diatur dalam  pasal 7 Huruf F  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum mengenai Tarif Pelayanan Persalinan bahwa tindakan di luar sarana 2 X biaya jasa sarana pada persalinan di dalam sarana.

 

Kata Kunci: Persalinan, Denda, Fasilitas Pelayanan Kesehatan

 


 

ABSTRACT: This study aims to find out: (1) Reasons for the choice of place of birth by mothers in Labae Village, Citta District, Soppeng District, (2) Legal basis for fines levied on delivery outside health care facilities in Labae Village, Citta District, Soppeng Regency. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through interviews, observation, and documentation by taking 13 informants as primary data sources consisting of 3 of the Health Personnel and 10 from the community. While secondary data is obtained from legislation and documents. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that: (1) The reason for choosing a place of delivery by the mother is the knowledge of the mother regarding safe delivery, the cost of childbirth, family support, access to health care facilities, and the age of the mother during childbirth. (2) The collection of fines on childbirth which are carried out outside health care facilities without the assistance of health personnel during childbirth is illegal fees and does not have a clear legal basis. This is due to the absence of services and service facilities that are the basis for payment to the Health Personnel. While the cost of childbirth outside health care facilities that are assisted by health workers during childbirth includes payment of general service fees. The fee has been regulated in Article 7 Letter F of Soppeng Regency Local Regulation Number 13 of 2017 concerning Amendment to Soppeng Regency Local Regulation Number 4 of 2012 concerning Public Service Levy regarding the Service Tariff of Delivery that acts outside of means 2 X facility fees for labor in labor within means.


Keywords: Childbirth, Fines, Health Care Facilities


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 171 times | PDF view : 68 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by:

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) 

Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1
Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Email : tomalebbi@unm.ac.id
HP/WA: 081355035326 (an. Muh. Sudirman)

ISSN : 2962-3685 (Online)
ISSN : 2355-6439 (Print)

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Indexed by