PERLINDUNGAN HUKUM (RECHTSBESCHERMING) TERHADAP MASYARAKAT DI KAWASAN PEMUKIMAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TAMANGAPA KOTA MAKASSAR

Abstract

Abstract: This study aims to determine (1) The form of legal protection (rechtsbescherming) for citizen’s settlement area of TPA Tamangapa landfill. (2) The impact on the existence of Tamangapa disposal site. The approach used in this study is qualititave approach using a sociological juridical research type with data sources obtained from the community living in the Tamangapa area, the Tamangapa’s TPA Manager, Tamangapa’s Public Health Center, and Environmental Agency.               The results showed that (1) legal protection for the community in the residential area of TPA waste is realized in the form of the presence of several rules such as the Republic of Indonesia Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Attachment to the Regulation of the State Minister of the Environment of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 concerning Guidelines for Loading Materials. Draft Regional Regulation on Management of Household Waste and Similar Household Waste, and also Makassar City Regulation Number 4 of 2011 concerning Waste Management. While the form of legal protection (rechtsbescherming) for the community in the residential area where Tamangapa is final processing consists of two, namely preventive protection and repressive protection. As for (2) The impact of the TPA Tamagapa on the people living in the TPA Tamangapa area, there are two, namely the negative and positive impacts in the form of environmental pollution, health problems, and economic changes. Keywords: Legal Protection, TPA Tamangapa, Trash, Regulation   

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk perlindungan hukum (rechtsbescherming) terhadap masyarakat di kawasan pemukiman tempat pemrosesan akhir sampah Tamangapa. (2) Dampak yang ditimbulkan atas keberadaan tempat pemrosesan akhir Tamangapa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari masyarakat yang tinggal di kawasan TPA Tamangapa, Pengelola UPTD TPA Tamangapa, pihak Puskesmas Tamangapa, dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap masyarakat di kawasan pemukiman TPA sampah diwujudkan berupa hadirnya beberapa aturan seperti UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga, dan juga Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan bentuk perlindungan hukum (rechtsbescherming) terhadap masyarakat di kawasan pemukiman tempat pemrosesan akhir Tamangapa terdiri atas dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Adapun (2) dampak yang ditimbulkan dari TPA Tamagapa bagi masyarakat yang tinggal di kawasan TPA Tamangapa ada dua, yakni dampak negatif dan positif berupa pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan perubahan ekonomi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, TPA Tamangapa, Sampah, Peraturan