INTERVENSI PARPOL, POLITIK UANG DAN KORUPSI: TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK SETELAHPILKADA LANGSUNG

Abstract

ABSTRAK:Sistem yang demokratis dan terdentralisasi sekarang ini menjamin kebebasan partai-partai politik untuk melakukan kegiatan di daerah dan sangat menentukan pencalonan kepala daerah, masalahnya ialah bahwa dalam sistem yang sekarang berlaku terdapat tendensi kuat bahwa pejabat lebih memperhatikan kepentingan partai daripada kepentingan publik keterkaitan antara parpol dengan pilkada.Kepemerintahan local (Local Qovernance) dalam sistem demokrasi perlu dicermati karena inilah yang akan menentukan masa depan perumusan kebijakan publik di lndonesia apapun perubahan politik yang terjadi akan banyak berpengaruh kepada proses pembuatan kebijakan publik dari perspektif para pejabat pemerintah daerah sebagai perumus kebijakan dalam sistem sosial yang terdemokratisasi hamper mustahil untuk melupakan faktor-faktor politik ketika mereka membuat keputusan-keputusan strategis, sebaliknya kemampuan dari pejabat pemerintah daerah untuk melakukan reformasi sangat tergantung kepada kemampuan mereka untuk membentuk koalisi politik yang kuat serta memperluas jaringan dukungan politik.