IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTARASI KEPENDUDUKAN (STUDI PADA KANTOR KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU)

ANDI ASWAN(1*), . MUSTARI(2),

(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author



Abstract


Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Administarasi Kependudukan (Studi Pada Kantor Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru). Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Kinerja aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam memberikan Pelayanan dan Penerbitan e-KTP dan KK. 2). Faktor yang menjadi Kendala sehingga aparatur Kecamatan Soppeng Riaja lamban dalam melaksanakan administrasi Kependudukan Pembuatan e-KTP dan KK. 3). Upaya yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang populasinya adalah seluruh pegawai Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yang berjumlah 11 orang, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dimana data yang digunakan diolah dengan analisis presentasi, dimana langkah awal analisis data informasi dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara, pengolahan data dan dokumentasi. Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya  nampak gambaran hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Kinerja aparatur pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja sudah baik dikarenakan yaitu : (a). Sudah mengutamakan  keramahan petugas, (b). Ketelitian petugas, (c). Mempercepat proses pembuatan dan penerbitan e-KTP dan KK (d). Hampir tidak adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat atas kekurangan pelayanan administrasi  kependudukan e-KTP dan KK. 2). Faktor yang mempengaruhi lambannya kinerja aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (a). Keterbatasan sumber daya aparatur, (b). Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan. 3). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan admnistrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (a). peningkatan kualiatas sumber daya pegawai, (b). Penambahan sarana dan prasarana.

 

KATA KUNCI : Implementasi, Perda No. 10 Tahun 2011, Penyelenggaraan Administrasi.


Implementation Regulation No. 10 Year 2011 on Implementation of Administarasi Population (Studies in the District Office Soppeng Riaja Barru). Pancasila and Citizenship Education Department of the Faculty of Social Sciences, State University of Makassar. This study aims to determine: 1). District of Soppeng Riaja apparatus performance in delivering services and issuance of e-KTP and KK. 2). Factors that become obstacles to the District apparatus Soppeng Riaja slow in carrying out the administration of Population Making the e-KTP and KK. 3). Efforts made by the District apparatus Soppeng Riaja in improving population administrative services in the District Office Soppeng Riaja. This study is a qualitative research, whose population is all employees of the District Office Soppeng Riaja a total of 11 people, technique of data collection was done by using questionnaires, interviews, and documentation. While data analysis used is qualitative descriptive analysis technique used where data is processed by the presentation of analysis, where the first step of data analysis of respondent information obtained by interviewing, data processing and documentation. As for how to grade the answers that have been collected and analyzed in the end appears an overview of research results. Based on the results of the study showed that: 1). The performance of local government officials in the District Office Soppeng Riaja is good because that is: (a). Already prioritizes friendliness officer, (b). Accuracy officer, (c). Accelerate the process of making and publishing of e-KTP and KK (d). Hardly any complaints or complaints from the public over the lack of service population administration e-KTP and KK. 2). Factors affecting the slow performance of local government officials to improve administrative services at the District Office Soppeng population Riaja namely: (a). Limitations of personnel resources, (b). Lack of facilities and infrastructure services. 3). The efforts made by the local government to improve services at the District Office of Administrative residence Soppeng Riaja namely: (a). kualiatas increase employee resources, (b). The addition of facilities and infrastructure

 

KEYWORDS : Implementation , Regulation No. 10 In 2011 , Operation Administration


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 161 times | PDF view : 202 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by:

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) 

Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1
Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Email : tomalebbi@unm.ac.id
HP/WA: 081355035326 (an. Muh. Sudirman)

ISSN : 2962-3685 (Online)
ISSN : 2355-6439 (Print)

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Indexed by