PENCEGAHAN KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI PELEMBAGAAN KHUSUS PERS PENJARA
(1) Universitas Atma Jaya Makassar
(*) Corresponding Author
DOI: https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13178
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adami Chazawi. 2015. Tindak Pidana Pers, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan. Bandung: Mandar Maju.
Bibit Samad Rianto. 2009. Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia.
Bagir Manan. 2016. Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Dewan Pers.
Bachtiar Agus Salim. 2003. Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini (Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello. Medan: Pustaka Bangsa
Mardjono Reksodipoetro. 1994. ”Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.
Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Mopang L. Pangabean. 2005. Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia. Jakarta: UKI-Press.
Indriyanto Seno Adji. 2006. Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana Jakarta: Diadit Media.
Iqrak Sulhin. 2016. Diskontinuitas Penologi Punitif,Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan. Jakarta: Prenadamedia Group.
Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini (Medan, Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello, 2003.
Saleh, Abdul Rahman. “Korupsi Tergolong Extraordinary” http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinyuh&id=129619
https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/14081701/pimpinan-dpr-minta-napi-koruptor-tak-diistimewakan-di-lapas.
https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/02/90-persen-peredaran-narkoba-berasal-dari-dalam-lapas-pengendalian-cukup-dengan-ponsel.
https://mediaindonesia.com/read/detail/270337-penyuapan-dominasi-kasus-korupsi-5-tahun-terakhir
UU RI No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Petubahan Atas UU.No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Article Metrics
Abstract view : 1119 times | PDF view : 109 timesRefbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Wencislaus Sirjon Nansi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Published by:
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is published by Department of Pancasila and Civic Education from the Faculty of Social Sciences of Universitas Negeri Makassar in collaboration with the Association of the Pancasila and Civic Education Teachers from the South Sulawesi Province (AP3KnI) and the Association of the Indonesian Social Sciences Bachelor of Education (HISPISI).
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1Jalan Raya Pendidikan No. 1
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Email : supremasi@unm.ac.id
HP/WA: +62 813-5499-3337 (an. Bakhtiar)
ISSN : 2720-9369 (Online)
ISSN : 1412-517X (Print)
SUPREMASI: Junal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Indexed by
View My Stats