Evaluasi Implementasi Aplikasi Digital Desa (DIGIDES) dalam Menyelenggarakan Administrasi Desa: Perspektif Asas Pelayanan Publik DDI Kabupaten Barru

Kasmiah Kasmiah(1*),

(1) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author



Abstract


Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Aplikasi Digital Desa (Digides) dalam penyelenggaraan administrasi desa di Kabupaten Barru dengan fokus pada sejauh mana aplikasi ini mematuhi asas-asas pelayanan publik, seperti kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kompatibilitas. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumentasi, dengan model interaktif, mengikuti langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini memfokuskan pada penyelenggaraan administrasi desa melalui aplikasi Digital Desa (Digides) di Kabupaten Barru, dengan berlandaskan pada asas-asas pelayanan publik. Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan komponen penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan aplikasi Digides di beberapa desa di Kabupaten Barru adalah langkah inovatif dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi desa. Namun, beberapa temuan kunci yang perlu diperhatikan termasuk transparansi yang belum optimal, akuntabilitas perlu ditingkatkan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan aplikasi, dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia dan penerima layanan. Pengembangan aplikasi Digides memiliki potensi besar untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. Dengan komitmen untuk terus berinovasi dan memperbaiki aspek-aspek yang diidentifikasi, Digides dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mendukung pelayanan publik berdasarkan asas-asas pelayanan publik di Kabupaten Barru

 

Kata Kunci: Administrasi, Pelayanan, Digital, Desa


Full Text:

PDF

References


Brown, T. J. (1997). Using norms to improve the interpretation of service quality measures. Journal of Services Marketing, 11(1), 66–80.

Bungin, B. (2003). Analisa data kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., Bakici, T., & Lopez-Vega, H. (2011). Open innovation and public policy in Europe.

Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press.

Darwin, M. (2020). Pascakorona: Inovasi sebagai Ideologi Global. Opini Koran Kompas.

David, F. R. (2011). Strategic Management: Manajemen Strategis: Konsep (Buku-1; Edisi-12). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2017). Strategic management: concepts and cases: A competitive advantage approach. Pearson New York, NY, USA.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. Public Administration Review, 60(6), 549–559.

Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times. Princeton University Press.

Dye, T. R. (1976). What governments do, why they do it, what difference it makes. Understanding Public Policy, 1–18.

Ellitan, L., & Anatan, L. (2009). Manajemen Inovasi Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia. Bandung: Alfabeta.

Kankanhalli, A., Zuiderwijk, A., & Tayi, G. K. (2017). Open innovation in the public sector: A research agenda. In Government Information Quarterly (Vol. 34, Issue 1, pp. 84–89).

KepMenPAN No 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Klein, K. J., & Knight, A. P. (2005). Innovation implementation: Overcoming the challenge. Current Directions in Psychological Science, 14(5), 243–246.

Lembaga Administrasi Negara RI, Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Jakarta, 2006.

Mahtika, H. (2006). Ilmu Administrasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Makassar: Badan Penerbit UNM.

Mansur, M., & Kasmawi, K. (2017). Pengembangan sistem database terpadu berbasis web untuk penyediaan layanan informasi website desa. Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi, 3(1), 73–82.

Mulgan, G., & Albury, D. (2003). Innovation in The Public Sector. London.

Mulia, A. G. (2020). Analisis Efektivitas Program Inovasi Desa Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Serang. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 6(2), 173–190.

Muluk, K. (2008). Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Purwanto, E. A. (2019). Kebijakan Publik Yang Agile Dan Inovatif Dalam Memenangkan Persaingan Di Era Vuca (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous). Molecules, 9(1), 148–162.

Rangkuti, F. (2013). SWOT–Balanced Scorecard. Gramedia Pustaka Utama.

Rangkuti, F. (2015). Personal SWOT analysis. Gramedia Pustaka Utama.

Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2014). Diffusion of innovations. In An integrated approach to communication theory and research (pp. 432–448). Routledge.

Sinambela, L. P. (2008). Reformasi pelayanan publik.

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. Public Administration Review, 66, 20–32.

Union, E. (2020). Observatory of Public Sector Innovation What’s possible? Finding and filtering innovative ideas ALPHA VERSION: FOR DISCUSSION AND COMMENT.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undan

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wibawa, S. (2019). Administrasi Negara, isu-isu kontemporer.

Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). Evaluasi kebijakan publik. PT Raja Grafindo Persada.

Wyckoff, P. G. (1988). A bureaucratic theory of flypaper effects. Journal of Urban Economics, 23(1), 115–129.

Yulianita, R. P., & Pradana, G. W. (2021). Inovasi Aplikasi “Smart Desa” Dalam Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Publika, 9(3), 227–242.


Article Metrics

Abstract view : 48 times | PDF view : 171 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.