Optimalisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pada Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah

Manan Sailan(1*), Herman Herman(2), Sukri Badaruddin(3),

(1) Universitas Negeri Makassar
(2) Universitas Negeri Makassar
(3) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author



Abstract


Abstract. The problem that will be studied in this study is how to optimize the use of the Village Fund Budget in the Development and Service of Community Facilities and Infrastructure in Madongka Village, Lakudo District, Central Buton Regency. The research method used is a qualitative type of research method. Which aims to search and collect data through interviews with a number of individuals or groups of informants who are competent in understanding the meaning behind the facts, as well as using a phenomenological approach. The data collection technique is carried out using interview methods and documentation.  The data analysis technique in this study was carried out descriptively qualitatively, which refers to several stages, namely (1) Data condensation, (2) Data presentation (data display), (3) Drawing conclusions or verification. The results of this study are the management of the village fund budget for the construction and service of community facilities and infrastructure in Madongka Village, Lakudo District, Central Buton Regency, starting from the planning and implementation stages.   At the planning stage, judging from the musrembang process held by the village government, it is still very low, due to the lack of information distribution submitted by village officials to the people of Madongka village. Meanwhile, at the implementation stage, based on the results of the research, it is less effective, where the use of the village fund budget can be resolved properly and optimally but due to the lack of transparency of information related to the implementation of activities by the village government to the village community, the achievement of the objectives of managing the village fund budget is considered less effective

 

 

 

Keywords: Village Fund Budget, Development, Service, Facilities and Infrastructure

Full Text:

PDF

References


Abas. 2017. Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal. Cetakan ke-1. Depok: Alta Utama.

Ali. 2017. Perenanaan Pembangunan Desa (Teori dan Praktek). Jakarta: Kencana.

Anum, Mawarni Nurlina. 2018. Hubungan Kepala Desa dan BPD Dalam Penyusunan APBDES, Tahun 2016 di Desa Gembong, Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Diansari, R.E. 2015. Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kleduk Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Jurnal. Universitas PGRI Yogyakarta.

Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.

Hariyanto, Slamet. Dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014. Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hendri, S. BS. DKK. Pengaruh Sumber Daya Manusia Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Ppengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah. e-ISSN No. 2541-2850.

Kadir,Munawir. 2016. Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa (Sekripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar).

Makmur.2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Cetakan ke- 2. Bandung : PT Refika Aditama.

Munandar, M. 2011. Budgeting.Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja. Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Sjafrizl. 2017. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Cetakan ke-4. Depok : Raja Grafindo Persada.

Sunarso. 2013. Perbandingan Sistem Pemerintahan. Yogyakarta: Ombak.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.Ejournal pemerintahan integrative,1(1):51-64.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2017. Metodologi Penelitian Sosial. Cetakan ke-1. Jakarta: Bumi Aksara.

Wastiono, S., Tahir. 2009. Prosfek Pengembangan Desa, Bandung.

Widjaja, HAW. 2012. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Cetakan ke-4. Jakarta : PT Ragrafindo Persada.

Yandianto. 2000. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: M2S


Article Metrics

Abstract view : 78 times | PDF view : 7 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.