Implementasi Pogram Three End’s Sebagai Upaya Meningkatakan Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga di Kota Makassar

Andi Kasmawati(1*), Lu'mu Lu'mu(2),

(1) Universitas Negeri Makassar
(2) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author



Abstract


Three end's, three things that must end, 1. End Violence Against Women and Children, 2. End Child Trade, and 3. End Economic Gaps. The Three Ends Program as a national program, continues to be proclaimed throughout Indonesia, as an effort to overcome cases of violence affecting women and children. This study reveals the implementation of the three end's program in Makassar City, the factors that hinder the implementation of the three end's program in Makassar City, and what strategies are appropriate to implement in the three end's program in Makassar City. The descriptive analysis method, which shows that: 1) The implementation of the Three End's Program in Makassar City, was carried out in two forms, firstly carried out directly by the Ministry of PPPA in the form of program socialization and launching, and secondly it was carried out by the Makassar City PPPA Office integrally into various service programs PPPA. 2) Factors that inhibit the implementation of the three end's program in Makassar are only external (external) obstacles in the field, when handling cases, the parties want to be fast, impatient, the absence of one of the parties if they want to be mediated or asked for information. 3) The right strategy applied is to make the three end's program a basic sustainable activity, motivate victims to be open to cases that occur through socialization and social approaches, synergize with related institutions and agencies to facilitate the dissemination of program implementation.

Full Text:

PDF

References


Dede Kania, 2015, Makalah, Hak Asasi

Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations).

Dedi Raier, Posted on August 21, 2017 diunduh, 25 Maret 2018, pada email: http/www.sepengetahuan.com/2017/8/Fungsi Keluarga.

de Vries, Dede Wiliam. 2006, Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan Di Jambi, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.

Deviani Ariesta Sari 2016, Anaisis Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Bandar Lampung (skripsi) Universitas Lampung.

Eddyono, Sri Wiyanti. 2005 Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cedaw. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Ehan. Artkel Hakikat Keluraga http//www.facebook.com/hadi.antoso8

Haspels, Nelien dan Suriyasarn, Busakorn. 2005, Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak. Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta.

Hadi Santoso, Strategi Tree End’s, Email; http//www.facebook.com/hadi.antoso8.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Priortas Tahun 2016-2019

Kementerian PPN/Bappeda, kementerian pemberdyaan perempuan dan perlindungan anak, dan unicef, 2016, Modul Pelatiahan, Sistem Perlindungan anak.

Kementerian PPN/Bappeda, kementerian pemberdyaan perempuan dan perlindungan anak, dan unicef, 2016 Modul Pelatihan Untuk Pelatih/Fasilitator, Sistem Perlindungan Anak.

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar, 2018 Panduan Penelitian PNBP

Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi – Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Rajawali Pers PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Mansour Fakih, 1999 Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Muhammad Kusuma, Perempuan, HAM, dan Permasalahannya, diunduh hari Senin, 27 Februari 2017.

https//ninanurmila.wordpress.com/m/203/12/11/perempuan-ham-dan permasalahannya.

Sangadji, Etta Mammang & Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan praktis dalam penelitian. Yogyakarta: Andi

Sentot Bangun Widoyono Dkk (Kerjasama KPPPA dengan Badan Pusat Statistik). 2016. Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak: CV Lintas Khatulistiwa.

Emai: http// www. devinisi- pengertian. com/2015/04/pengertian keluarga. Diunduh pada tangal 25 Maret 2018

Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemulihan Korban KDRT.


Article Metrics

Abstract view : 182 times | PDF view : 24 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.