Problematika Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945

Erik Dwi Prassetyo(1*), Siti Fatimah(2),

(1) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
(2) 
(*) Corresponding Author




DOI: https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.38930

Abstract


Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensil. Historis ketatanegaraan kita menjelaskan Indonesia pernah mempraktikkan dua model sistem pemerintahan. Pada tahun 1945-1959 menganut sistem pemerintahan parlementer dan ketika Presiden mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959, kembali kepada sistem presidensil. Reformasi mengakibatkan banyak perubahan, perubahan tersebut tak luput pada sistem ketatanegaraan. Fakta ketatanegaraan menunjukkan sistem presidensil dihadapkan pada gejolak politik yang mengarah kearah sistem parlementer, Karena presidensil dihadapkan dengan sistem multipartai. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengolah data dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Metode yang dipakai dalam analisis penelitian ini ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan amandemen terhadap UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensil. Hal ini merupakan tindakan perbaikan terhadap sistem presidensil sebelum UUD 1945 diamandemen. UUD 1945 hasil amandemen menegaskan fungsi dan hak DPR sebagai legislatif dan pengawas kinerja pemerintah. Dipandang dari sisi demokrasi, penggunaan sistem multi partai memang memberikan kesempatan yang luas kepada setiap orang untuk ambil bagian dalam pelaksanaan hak-hak politiknya. Namun dipandang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sistem ini malah memperlemah pelaksanaan sistem presidensil.

 

Keywords : Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945

 

 

Presidential Democracy Problems Post Amendment of the UUD 1945 Constitution

Abstract

Indonesia is a country that adheres to a presidential system. Our constitutional history explains that Indonesia has practiced two models of government systems. In 1945-1959 adopted a parliamentary system of government and when the President issued a decree 5 July 1959, returned to a presidential system. Reforms resulted in many changes, these changes did not escape the state administration system. The constitutional facts show that the presidential system is faced with political turmoil that leads to a parliamentary system, because the presidential system is faced with a multi-party system. This research is library research, namely research that processes data from various reading sources related to this research. This research uses a statutory and historical approach. The method used in the analysis of this research is a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the amendment to the 1945 Constitution confirms that the system of government adopted is a presidential system of government. This is a corrective action against the presidential system before the 1945 Constitution was amended. The 1945 Constitution as a result of the amendments affirms the functions and rights of the DPR as a legislature and supervisor of government performance. From a democratic point of view, the use of a multi-party system does provide ample opportunity for everyone to take part in the implementation of their political rights. However, in terms of the effectiveness of the administration of government, this system actually weakens the implementation of the presidential system.

Kata Kunci : Presidential Democracy After The Amendment 1945 Constitution


Full Text:

PDF

References


Buku:

Asshiddiqie, J. (2005a). Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII.

Asshiddiqie, J. (2005b). Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Pers.

Budardjo, M. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Indrayana, D. (2008). Indonesian Constitusional Reform 1999-2002. Jakarta: Kompas.

Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Liiphart, A. (2002). Parlementary Versus Presidential Government. New York: Oxford University Press.

Manan, B. (1999). Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: Gama Media.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nazir, M. (2007). Metode Penelitian. Jakarta: Ghilia Indonesia.

Jurnal:

Al-Arif, M. Y. (2015). Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. Ius Quia Iustum, 22(2).

Aritonang, D. M. (2010). Penerapan Sistem Presidensil Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Mimbar Hukum, 22(2).

Efriza. (2016). Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Studi Kasus Kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi. Renaissance, 1(1).

Huda, N. (2010). Pengujian Perpp Oleh Mahkamah Konstitusi. Konstitusi, 7(5).

Laurensius, A. (2019). Penyelenggaraan Sistem Presidensial Berdasarkan Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia. Muhakkamah, 4(2).

Sa’adah, N. (2019). Persoalan Yang Tersisa Dalam Sistem Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945. Masalah-Masalah Hukum, 48(3).

Sumarandak, W. C. (2018). Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Les Administratium, 6(4).

Website:

Asshiddiqie, J. (n.d.). Jimly School of Law and Government. Retrieved from https://www.jimlyschool.com.


Article Metrics

Abstract view : 195 times | PDF view : 9 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by:

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Kampus UNM Gunung Sari Gedung Fakultas Ilmu Sosial Lantai 3, Jalan Raya Pendidikan, Makassar. 90222.

Phone 082395232077

E-mail: [email protected]

          [email protected]

 

Indexed by 


Licensed by 

Creative Commons License
Pattingalloang is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Pattingalloang Stats

Flag Counter

style="text-align: center;

View