Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya pemekaran karena wilayah Kecamatan Bolo sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar, hal ini memberikan dampak kurang efektifnya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Adanya ketimpangan dalam pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kecamatan inilah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memekarkan wilayah Kecamatan Madapangga yang diperkuat oleh UU No. 22 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Tuntutan tokoh-tokoh masyarakat mendapatkan respon positif dari pemerintah Kabupaten Bima sehingga lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Madapangga. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dengan adanya pemekaran, wilayah Kecamatan Madapangga mengalami peningkatan baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan beragama. Selain itu, pemerintah Kecamatan Madapangga dapat melaksanakan pembangunan daerah dan mensejahterahkan masyarakatnya dengan berbagai potensi alam yang dimiliki.
Article Metrics
Abstract
view : 214 times |
Refbacks
There are currently no refbacks.
PATTINGALLOANG PUBLISHED BY:
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Kampus UNM Gunung Sari Gedung Fakultas Ilmu Sosial Lantai 3, Jalan Raya Pendidikan, Makassar. 90222.
