IMPLEMENTASI APLIKASI ONLINE ELEKTRONIK-OFFICE DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (e-DJPb) DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MAKASSAR II
(1) Universitas Negeri Makassar
(*) Corresponding Author
Abstract
Implementasi Aplikasi Online Elektronik-Office Direktorat Jenderal Perbendaharaan (e-DJPb) Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Dibimbing Oleh Ismail dan Herlina Sakawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terimplementasinya Aplikasi e-DJPb dilihat dari aspek faktor pendukung dan implementasi kebijakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan fokus penelitian di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II dengan teknik pengumpulan data di lakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang di peroleh diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi Online e-DJPb di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II terimplementasikan dengan baik secara efektiv dan efisien. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil wawancara dengan melihat indikator faktor pendukung dan implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Online elektronik-Office Direktorat Jenderal Perbendaharaan (e-DJPb) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II itu terimplementasikan secara efektif dan efisien.
Kata Kunci : e-DJPb dan e-government
Full Text:
PDFReferences
Buku
Ali, Muhammad. 2017, Kebijakan Pendidikan Menengah
Dalam Perspektif Governance di Indonesia. Malang: UB Press.
Annas, Aswar. 2017, Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan. Makassar : Celebes Media Perkasa.
Asriel, Armida Silvia, Dkk. 2016, Manajemen Kantor. Jakarta: K E N C A N A
Domai, Tjahjanulin, Hermawan & Yuliani, Leny. 2015, Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik. Malang: UB Press.
Gaol, Jimmy L. 2008, Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo.
Hutahaean, Jeperson. 2014, Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Deepublish.
Indrajit, Richardus Eko. 2016, e- government in action. Yogyakarta: Preinexus.
. 2006, e-government in action. Yogyakarta: ANDI.
Kasemin, Kasiyanto. 2015, Agresi Perkembangan Teknologi Informasi. Jakarta: K E N C A N A.
Marimin, Dkk. 2006, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.
Miles, Mathew. B & Huberman, A Michael, Saldana, Johny. 2014, Qualitative Data Analysis: a methodes sourcebook.
America:Arizona Atate University.
Nuraida, Ida. 2008, Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius.
Setyadiharja, Rendra. 2017, e- Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Eelektronik). Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
Sore, Uddin B. & Sobirin. 2017, Kebijakan Publik. Makassar: CV Sah Media.
Sugiyono . Dr, Prof. 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: ALFABETA CV.
Sukoco, Badri Munir. 2007, Manajemen Administrasi Perkantoran Modern. Jakarta: Erlangga.
Sulila, Ismet. 2015. Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi
Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
Suparjati, Dkk. 2000, Tata Usaha dan Kearsipan. Yogyakarta: Kanisius.
Skripsi
Akib, Haedar & Tarigan, Antonius. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya.
Haryanto, Budi & Nugroho, Lukito Edi, Dkk.2015. Perancangan Sistem E-office Pemerintah Daerah Studi Kasus: Pemerintah Kota Salatiga). Seminar Nasional Ilmu Komputer, ISBN: 978-602-
-19-4.
Sigit Dewandaru, Dimas.2013. Pemanfaatan Aplikasi e- Office Untuk Mendukung Penerapan e-Government Dalam Kegiatan Perkantoran Studi Kasus : Puslitbang Jalan dan Jembatan. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, ISSN: 2089-9815.
Sufi, Wasiah & Herlinda, Dwi. 2017. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.
Undang-Undang
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- government.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Internet
Laman Resmi Ditjen Perbendaharaan. 2018. Berita Implementasi e-Office. (Online). http://www.djpbn.kemenkeu. go.id/portal/id/ diakses tanggal 14 Juli 2018
Laman Resmi Ditjen Perbendaharaan. 2018.
implementasi e-office dalam korespondensi kedinasan di kppn makassar. (Online)
www.djpbn.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 25 Agustus 2018. Laman Resmi Ditjen Perbendaharaan KPPN Jakarta IV. 2018. Sosialiasi e- Office. (Onlin)
Article Metrics
Abstract view : 289 times | PDF view : 30 timesRefbacks
- There are currently no refbacks.