PKM Peran Komite Sekolah dalam Rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone

Muhammad Syukur; Supriadi Torro; Bahri Bahri; Amirullah Amirullah

doi:10.26858/humanis.v21i1.34089

PKM Peran Komite Sekolah dalam Rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone

Muhammad Syukur^(1*), Supriadi Torro⁽²⁾, Bahri Bahri⁽³⁾, Amirullah Amirullah⁽⁴⁾,

(1) Dosen Pendidikan Sosiologi FIS-H UNM
(2) Dosen Pendidikan Sosiologi FIS-H UNM
(3) Dosen Pendidikan Sejarah dan IPS
(4) Dosen Pendidikan Sejarah FIS-H UNM
(*) Corresponding Author

DOI: https://doi.org/10.26858/humanis.v21i1.34089

Abstract

Permasalahan mendasar yang dialami sekolah dalam penyusunan RKA/RKAS yang terintegrasi dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar. Meskipun setiap sekolah memiliki Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RKAS), namun dalam kebijakannya belum terintegrasi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelatihan ini di laksanakan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan fokus Group Discussion (FGD). Oleh karena itu melalui kegiatan pelatihan ini maka diharapkan dapat memperkuat kapasitas komite sekolah untuk terlibat dalam membuat perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Hasil evaluasi tahap pertama menunjukkan rendahnya pemahaman para komite sekolah kurang memahami peran dan fungsi yang harus mereka jalankan dalam membantu sekolah untuk pemenuhan SPM. Setelah komite sekolah mendapatkan materi pelatihan dan dilakukan evaluasi nampak bahwa anggota komite sekolah sudah bisa memahami peran dan fungsi yang bisa mereka jalan dalam membantu sekolah dalam pemenuhan SPM.

Abstract. The basic problems experienced by schools in the preparation of the RKA/RKAS that are integrated with the fulfillment of the Minimum Service Standards (SPM) for basic education. Even though each school has a School Education and Expenditure Budget Plan (RAPBS/RKAS), its policies have not been integrated into the fulfillment of Minimum Service Standards (SPM). This training was carried out in Sibulue, Bone District. The method used is lecture, discussion, question and answer, and focus group discussion (FGD). Therefore, through this training activity, it is hoped that it will strengthen the capacity of school committees to be involved in planning, budgeting and managing education services, in accordance with the minimum service standards of basic education. The results of the first stage of the evaluation showed that the school committees lacked understanding of the roles and functions they had to carry out in helping schools to fulfill SPM

Full Text:

PDF

References

Baidhawy, Z. (2005). Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Erlangga.

Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1).

Hanafi, I., & Ma’sum, M. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 34(1).

Jailani, M. S. (2014). Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Nadwa, 8(2), 245–260.

Misbah, M. (2009). Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 14(1), 68–91.

Rahayu, M. (2015). Pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan di sekolah dasar kecamatan Ngemplak, Sleman. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, 8(1).

Rosyid, R. (2010). Epistemologi Pragmatisme: Dalam Pendidikan Kita. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, 1(1).

Sabdaningtyas, L. (2018). Model evaluasi implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan jenjang SD. Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 22(1), 70–82.

Sefrina, G. E., & Suwitri, S. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan. Journal of Public Policy and Management Review, 8(2), 169–183.

Sitanggang, M. D., & Husin, S. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Camat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 2(1), 58–77.

Suwarno, A. (2016). Analisis Tingkat Kecukupan Sekolah Dasar Di Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2012. Edukasi: Jurnal Pendidikan, 13(1).