EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Abstract

Konsep negara hukum (Rechstaat atau rule of law) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Sedangkan ciri-ciri negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya dibawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu, adanya pemajuan HAM masyarakat (social human right). Adanya perlindungan atas hak-hak komunitas, institusi peradilan yang merdeka, adanya keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas menjaga elemen-elemn negara hukum. Ditegaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 67 menyebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : 1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, 2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, 3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Demikian pula diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 4 ayat 3 menegaskan : Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Eksistensi, adat