DUALISME KEKUASAAN PADA MASYARAKAT ADAT DI CEREKANG LUWU TIMUR (1964-2014)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya dualisme kekuasaan adat di Cerekang, hubungan antara pemerintahan Kepala Dusun dengan pemerintahan adat di  Cerekang, serta  mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pelestariaan nilai-nilai masyarakat Adat Cerekang pada tahun 1964-2014.Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan tahapan yang terdiri dari pengumpulan sumber (heuristik) dengan cara wawancara, kritik (kritik internal maupun eksternal), interpertasi (penafsiran), dan penulisan sejarah (histiografi ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya sistem dualisme kekuasan adat Cerekang karena kurangnya kepercayaan masyarakat adat Cerekang terhadap kekuasaan pemerintahan formal. Masyarakat lebih patuh dan mentaati aturan adat yang berlaku di Dusun Cerekang. Dimana hubungan antara Puak dan Kepala Dusun dilarang saling mencampuri urusan kerja masing-masing termaksud ketika ingin melakukan upacara adat harus meminta izin formal kepada pemerintahan setempat, begitu pula sebaliknya. Dengan adanya peran pemerintah dalam pelestarian budaya termaksud pelestarian hutan adat dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah salah satunya yaitu dikeluarkannya UUD mengenai hutang Negara menjadi hutan adat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan sistem dualisme kekuasaan di Cerekkang maka pihak pemerintah dan pihak adat saling beriringan dalam menjaga budaya adat di Cerekkang.

Kata Kunci: Puak, Dusun dan Hutan Adat